Kamis, 30 Maret 2017 - Pukul 11:49

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'
Kang Anton

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'

Rasanya ini momen yang pas untuk berpikir kembali soal 'Komitmen', dengan (jujur) meminjam paparan dari para pemerhati Sumber Daya Manusia (SDM) dan dinamikanya dalam perusahaan. Di…

>> more

inspirasi

Berprestasi Dalam Keterbatasan
OLEH: Apip Samlawi

Berprestasi Dalam Keterbatasan

Ketiadaan, kekurangan atau keprihatinan bukanlah suatu alasan untuk menyerah, berhenti dalam menggapai suatu impian. Tetapi sebaliknya, justru hal itu harus dijadikan dasar utama untuk…

>> more

healthy life

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Musim hujan memang kerap mendatangkan banjir. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap penyakit akibat banjir.

>> more

edukasi

Nilai UN Harus Jadi Standar, Bukan Penentu Kelulusan Siswa dari Sekolah

Oleh: cr1 - Rabu 21 Desember 2016 | 16:30 WIB

Nilai UN Harus Jadi Standar, Bukan Penentu Kelulusan Siswa dari Sekolah

Net/Ilustrasi

BERITACIANJUR.COM - Keputusan Presiden RI, Joko Widodo melanjutkan Ujian Nasional dengan berbagai catatan perbaikan, mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Ketua I DPP Gabungan Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa GIBAS, Ade Kosasih.

 

Menurutnya, meski pemerintah memutuskan Ujian Nasional dilanjutkan namun alangkah baiknya hanya sebatas menjadi standar nasional dan tidak dijadikan sebagai penentu siswa lulus atau tidak.

 

“Penentu kelulusan siswa 80 persen dari nilai di sekolah baik nilai harian, ulangan dan semester sejak awal masuk hingga akhir sekolah, sedangkan UN hanya 20 persen saja,” ujar Ade kepada Harian Berita Cianjur, Selasa (20/12/2016).

 

Dirinya menilai, penentu kelulusan seorang siswa selama menjalani pendidikan di bangku sekolah baik dasar, menengah atau lanjutan atas. Harus berdasarkan 50 persen nilai harian, 30 persen nilai semester dan 20 persen nilai ujian nasional.

 

“Jangan sampai 20 persen nilai UN dijadikan patokan untuk menentukan siswa itu lulus atau tidaknya,” katanya.

 

Kalaupun pemerintah tetap memutuskan nilai UN menjadi standar kelulusan, harus melakukan penyamaan dan tidak membedakan standar kompetensi antara sekolah yang ada di wilayah perkotaan dengan di pedalaman.

 

“Artinya pemahaman dan uji kompetensinya sama, jangan sampai gara-gara tidak memenuhi nilai standar UN siswa menjadi tidak lulus meski telah sekolah selama enam atau tiga tahun,” tandas Ade.

 

Karena dirinya melihat, permasalahannya sekarang adalah, sistem yang berjalan saat ini tidak memenuhi azas keadilan dan keseimbangan antara materi di sekolah perkotaan dengan sekolah pedesaan yang serba kekurangan alat serta sarana penunjang pendidikannya.

 

"Sehingga akan lebih baik kalau UN di sempurnakan saja, karena kita juga perlu mendapatkan hasil standar nasional pendidikan sebagai acuan kemajuan peserta didik," katanya.

 

Misalnya,  materi yang disesuaikan dengan kondisi  daerah masing-masing dan yang terpenting adalah peningkatan mutu pendidikan. Baik peningkatan kualitas pendidik dan sarana penunjang pendidikannya, sehingga adanya kesetaraan mutu pendidikan nasional.

 

Selain memutuskan nilai UN sebagai standar kelulusan, sambung Ade, tujuan pemerintah melalukan revolusi mental juga harus menjadi penilaian khususnya yang menyangkut dengan perilaku seorang siswa di sekolah.

 

“Perilaku siswa selama di sekolah juga harus menjadi tolak ukur juga dan menjadi patokan dia lulus atau tidak, jangan sampai perilaku tidak beretikan lulus dan yang baik tidak lulus sehingga tidak fair,” katanya. (bis)

Komentar