Minggu, 19 Pebruari 2017 - Pukul 23:35

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'
Kang Anton

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'

Rasanya ini momen yang pas untuk berpikir kembali soal 'Komitmen', dengan (jujur) meminjam paparan dari para pemerhati Sumber Daya Manusia (SDM) dan dinamikanya dalam perusahaan. Di…

>> more

inspirasi

Tumbuhkan Kembali Minat Generasi Muda Akan Budaya Lokal
OLEH: Heri Febriyanto

Tumbuhkan Kembali Minat Generasi Muda Akan Budaya Lokal

Mulai lunturnya kecintaan dan minat generasi muda terhadap budaya tradisional lokal, menjadi perhatian serius bagi Kepala Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Acep Haryadi. Sebagai…

>> more

healthy life

Mahalnya Biaya Pengobatan Kanker di Indonesia

Mahalnya Biaya Pengobatan Kanker di Indonesia

Kanker merupakan penyebab kematian kedua setelah penyakit jantung dan stroke. Biaya pengobatan kanker yang dirasakan sangat mahal dituding sebagai salah satu faktor yang turut memperburuk…

>> more

ekonomi bisnis

Harga Urus STNK, BPKB dan BBN Naik Berkali Lipat

Oleh: Rustandi - Jumat 06 Januari 2017 | 13:00 WIB

Harga Urus STNK, BPKB dan BBN Naik Berkali Lipat

Net/Ilustrasi

Rakyat Cianjur Merasa Terbebani

 

BERITACIANJUR.COM - Para pemilik kendaraan di Cianjur, mengaku kaget dengan dua kebijakan pemerintah pusat pada awal tahun 2017 ini. Setelah menaikan harga urus STNK dan BPKB secara tiba-tiba, pemerintah kembali membuat kejutan dengan menikan harga BBM.

 

Melalui, PT Pertamina (Persero), pemerintah tertangal 5 Januari mengkoreksi harga BBM non subsidi, dengan kenaikan sebesar Rp 300. Sontak, rakyat terkejut karena menilai pemerintah asal menetapkan kebijakan harga barang kebutuhan publik.

 

“Harusnya semua kebijkan menyangkut kebutuhan publik, terlebih dahulu disosialisasikan, sehingga tidak membuat publik kaget seperti sekarang. Sudah harga tarif urus STNK dan BPKB naik, eh BBM juga naik. Mana BBM jenis premium sekarang langka. Ini bikin pusing,” kata Jejen, salah seorang warga Cikaret, saat dimintai komentarnya di salah satu Pom Bensin di Jalan Perintis Kemerdekaan.

 

Jejen menilai, sikap pemerintah dianggap ceroboh dalam menentukan dua kenaikan harga itu. Tanpa sosialisasi sebelumnya, menunjukan sikap pemerintah yang otoriter. Harusnya kebijkan terlebih dahulu dikomunikasikan dengan wakil rakyat.

 

“Ini main jebred saja kaya pedagang di pedagang kampung. Kalau begini terus, kedepannya negara bisa hancur, karena semua kebijakan semau dewe saja,” cetus Jejen merasa kesal, karena dalam waktu dekat, dirinya juga akan memperpanang STNK motornya.

 

Tidak hanya Jejen, Imas (39) salah seorang pegawai di lingkungan Pemkab Cianjur, mengaku jengkel dengan kanikan BBM yang baru saja diterapkan pemerintah. Imas kaget, saat mengisi BBM Pertalite, petugas POM menyebut harga sudah naik.

 

“Ya mau tidak mau kita nerima saja, toh sudah seperti itu adanya. Tapi kalau bisa sosialisasikan sebelumnya, karena ini menyangkut kepentingan umum. Aneh deh, banyak sekali kebijakan Jokowi yang seperti sekarang,” tanggapnya.

 

Seperti diketahui, BBM non-subsidi jenis Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamax DEX naik Rp 300. Sementara untuk jenis BBM Premium dan Bio Solar tetap dengan harga yang sama.

Area Manager Communication and Relation PT Pertamina Region Jawa bagian Barat Yudi Nugraha mengatakan bahwa perubahan harga yang dilakukan mengikuti kenaikan harga minyak dunia. "Untuk harga BBM non-subsidi memang patokannya dari harga minyak dunia. Kita selalu evaluasi per dua minggu sekali," ucap Yudi kepada awak media nasional.

 

Sementara terkait kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB, Gubernur  Jawa Barat, Ahmad Heryawan menganggap wajar  jika masyarakat kaget, karena kenaikan hingga tiga kali lipat mulai Januari 2017 ini. Masyarakat akan bertanya-tanya karena kemarin pengurusan sempat dimurahkan, digratiskan STNK kedua, digratiskan denda pajak dan sekarang ada kenaikan awal tahun.

 

"Saya rasa wajar kalau ada kaget dulu, ini untuk membangun kesadaran warga negara untuk membayar pajak demi pembangunan yang lebih baik lagi," ucap Aher, sapaan akrab Ahmad Heryawan sebagaimana dilansir antara, Rabu (4/1/2017).

 

Aher menginstruksikan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Dadang Suharto untuk mensosialisasikan tentang PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) kepada masyarakat dalam waktu dekat ini.

Komentar