Selasa, 21 Pebruari 2017 - Pukul 12:10

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'
Kang Anton

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'

Rasanya ini momen yang pas untuk berpikir kembali soal 'Komitmen', dengan (jujur) meminjam paparan dari para pemerhati Sumber Daya Manusia (SDM) dan dinamikanya dalam perusahaan. Di…

>> more

inspirasi

Tumbuhkan Kembali Minat Generasi Muda Akan Budaya Lokal
OLEH: Heri Febriyanto

Tumbuhkan Kembali Minat Generasi Muda Akan Budaya Lokal

Mulai lunturnya kecintaan dan minat generasi muda terhadap budaya tradisional lokal, menjadi perhatian serius bagi Kepala Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Acep Haryadi. Sebagai…

>> more

healthy life

Mahalnya Biaya Pengobatan Kanker di Indonesia

Mahalnya Biaya Pengobatan Kanker di Indonesia

Kanker merupakan penyebab kematian kedua setelah penyakit jantung dan stroke. Biaya pengobatan kanker yang dirasakan sangat mahal dituding sebagai salah satu faktor yang turut memperburuk…

>> more

ekonomi bisnis

Kenaikan Biaya STNK dan BPKB Dikeluhkan

Oleh: Rustandi, Nuki Nugraha - Senin 09 Januari 2017 | 09:00 WIB

Kenaikan Biaya STNK dan BPKB Dikeluhkan

Net/Ilustrasi

BERITACIANJUR.COM - Setelah diresmikan kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB, hari Jumat (06/01) kemarin oleh Pemerintah. Kini, efek kenaikannya mulai dikeluhkan beberapa diler otomotif di Cianjur. Berdasarkan data yang dihimpun BC, Peraturan Pemerintah Nomer 60 tahun 2016, tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, berhasil menurunkan angka penjualan dealer di awal tahun 2017.

 

“Imbas kenaikan ini, kami rasakan langsung karena penjualan motor di diler ikut menurun, konsumen mayoritas tidak mau dibebankan dengan adanya kenaikan administrasi pembuatan STNK dan BPKB” papar Lin Lin, Branch Manager Honda Duta Motor Cianjur.

 

Terpisah, Kepala Cabang Honda Roda Motor, Noerjaman mengungkapkan bahwa, pihaknya harus menerapkan subsidi khusus dari diler, guna mengantisipasi kenaikan ini. Jika biaya kenaikan, lanjut dia dibebankan diler ke konsumen, maka dipastikan angka penjualan sepeda motor di Dilernya menurun.

 

Peraturan baru itu mengatur kenaikan tarif untuk pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia secara nasional. Seperti STNK, Plat Nomor/TNKB, BPKB, Biaya Mutasi dan surat izin serta STNK lintas batas negara.

 

Besaran kenaikan biaya kepengurusan surat-surat kendaraan ini naik dua sampai tiga kali lipat. Misalnya, untuk penerbitan STNK roda dua maupun roda tiga, pada peraturan lama hanya membayar Rp 50.000, peraturan baru membuat tarif menjadi Rp 100.000. Untuk roda empat, dari Rp 75.000 menjadi Rp 200.000.

 

Kenaikan cukup besar terjadi di penerbitan BPKB baru dan ganti kepemilikan (mutasi). Roda dua dan tiga yang sebelumya dikenakan biaya Rp 80.000, dengan peraturan baru ini, akan menjadi Rp 225.000. Roda empat yang sebelumnya Rp 100.000 kini dikenakan biaya Rp 375.000 atau meningkat tiga kali lipat.

 

Terpisah, Bambang selaku Branch Manager Honda Mulia Cianjur, juga mengeluhkan regulasi baru ini. Menurutnya, setelah 6 tahun tidak mengalami kenaikan, semestinya kenaikan bertahap, tidak langsung 2 sampai 3 kali lipat dari harga awal. Mengingat, konsumen di dealernya mengeluh. Imbasnya, pasti terhadap penjualan terganggu.

 

Senada dengan Branch Manager beberapa Dealer diatas, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) saat dihubungi BC Via telefon, menilai Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menaikkan tarif beberapa produk pelayanan di sektor kepolisian seperti STNK dan BPKB tidak tepat.



Menurut Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, alasan kenaikan STNK-BPKB tidak tepat, apalagi dengan alasan inflasi untuk menaikkan tarif tersebut sebagaimana alasan Menteri Keuangan Sri Mulyani. YLKI menilai STNK dan SIM bukanlah produk jasa komersial, tetapi pelayanan publik yang harus disediakan birokrasi.

 

"Alasan inflasi tepat jika produk tersebut adalah produk ekonomi komersial yang berbasis cost production dan benefit, atau setidaknya produk yang dikelola BUMN," kapapar Tulus.


Dia menambahkan kenaikan juga dinilai kurang relevan tanpa proses reformasi di sisi pelayanannya. Sampai saat ini, sambung dia, proses pelayanan penerbitan STNK dan BPKB masih sering dikeluhkan publik karena waktunya lama.

 

"Kenaikan itu harus ada jaminan untuk meningkatkan pelayanan saat proses pengesahan dan penerbitan STNK dan BPKB tersebut," katanya.

Komentar