Jumat, 26 Mei 2017 - Pukul 01:13

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'
Kang Anton

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'

Rasanya ini momen yang pas untuk berpikir kembali soal 'Komitmen', dengan (jujur) meminjam paparan dari para pemerhati Sumber Daya Manusia (SDM) dan dinamikanya dalam perusahaan. Di…

>> more

inspirasi

Berprestasi Dalam Keterbatasan
OLEH: Apip Samlawi

Berprestasi Dalam Keterbatasan

Ketiadaan, kekurangan atau keprihatinan bukanlah suatu alasan untuk menyerah, berhenti dalam menggapai suatu impian. Tetapi sebaliknya, justru hal itu harus dijadikan dasar utama untuk…

>> more

healthy life

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Musim hujan memang kerap mendatangkan banjir. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap penyakit akibat banjir.

>> more

aktualita

Pemerintah Pakai Biaya Setoran Awal Haji untuk Pembangunan Infrastruktur?

Oleh: kliksaja.co - Rabu 11 Januari 2017 | 09:02 WIB

Pemerintah Pakai Biaya Setoran Awal Haji untuk Pembangunan Infrastruktur?

BERITACIANJUR.COM - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan kementeriannya tidak pernah menginvestasikan dana haji atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang menjadi setoran awal calon jemaah haji untuk membangun infrastruktur.

 

Sesuai regulasi yang ada, Kemenag melakukan pengembangan BPIH melalui tiga skema. Yakni, membeli Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), membeli Surat Utang Negara (SUN), dan menempatkan dalam bentuk deposito berjangka.

 

“Oleh karenanya, tidak ada dana haji (BPIH) yang diinvestasikan oleh Kemenag untuk membangun infrastruktur,” tegas Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Selasa (10/1/2017).

 

“Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam PMA 23 tahun 2011 tentang pengelolaan BPIH,” imbuhnya.

 

Dilansir dari kemenag.go.id, Pasal 11 PMA 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan BPIH mengatur masalah Pengembangan BPIH. Ayat satu mengatur bahwa pengembangan BPIH dilakukan untuk memperoleh nilai manfaat dengan jaminan keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas.

 

Ayat kedua menegaskan bahwa pengembangan BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat satu dilakukan dengan cara membeli SBSN, membeli SUN, dan/atau menempatkan dalam bentuk deposito berjangka.

 

DPR kembali menyoroti Pengelolaan dana haji belakangan ini. Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid menyesalkan langkah pemerintah yang menggunakan dana setoran haji untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

 

Sodik menilai, langkah pemerintah tidak etis. Mengingat upaya masyarakat yang bersusah payah mengumpulkan uang demi untuk pergi ke Tanah Suci. Politikus Partai Gerindra ini menuturkan, sebagai salah satu bentuk kehati-hatian pemerintah yakni berkonsultasi dengan mitra kerja di DPR.

 

Menurut Abdul Djamil, Kementerian Agama patuh pada regulasi. Karenanya, Kementerian Agama menempatkan dana haji atau BPIH sesuai dengan ketentuan yang ada.

Komentar