Senin, 27 Pebruari 2017 - Pukul 09:30

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'
Kang Anton

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'

Rasanya ini momen yang pas untuk berpikir kembali soal 'Komitmen', dengan (jujur) meminjam paparan dari para pemerhati Sumber Daya Manusia (SDM) dan dinamikanya dalam perusahaan. Di…

>> more

inspirasi

Berprestasi Dalam Keterbatasan
OLEH: Apip Samlawi

Berprestasi Dalam Keterbatasan

Ketiadaan, kekurangan atau keprihatinan bukanlah suatu alasan untuk menyerah, berhenti dalam menggapai suatu impian. Tetapi sebaliknya, justru hal itu harus dijadikan dasar utama untuk…

>> more

healthy life

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Musim hujan memang kerap mendatangkan banjir. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap penyakit akibat banjir.

>> more

aktualita

2017, Lahan Pertanian Dilindungi?

Oleh: Nuki Nugraha, Rustandi Zaelani - Rabu 15 Pebruari 2017 | 04:30 WIB

2017, Lahan Pertanian Dilindungi?

Net/Ilustrasi

BERITACIANJUR.COM - Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD Kab. Cianjur, Tavip Darmawan, mengkui kalau Raperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) masuk dalam salah satu usulana Raperda dari eksekutif untuk dibahas tahun ini.

 

“Kita memang belum lahu jelasnya seperti apa, karena buku Raperda itu belum masuk ke dewan untuk dibahas, namun memang sudah diusulkan eksekutif untuk kembali dibahas dalam rapat parpurna pembahasan Perda tahun ini,” jelas Tavip saat ditemui Harian Berita Cianjur, di Gedung DPRD Cianjur di Jalan KH. Abdulan Bin Nuh, kemarin.

 

Tavip mengakui, kalau sebelumnya Raperda LP2B merupakan usulan dari Legeslatif pada tahun 2016, kemudian mentok untuk disyahkan menjadi Perda. Saat ini, usulan Raperda LP2B datang lansung dari eksekutif dan jadi prioritas untuk disyahkan pada tahun ini.

 

Disinggung mengenai kemungkinan lolos menjadi Perda, Tavip mengungkapkan, semua akan terlebih dahulu dikaji. Setelah rancangan itu diterima, baru pihak BP Perda akan melakukan langkah untuk masuk pada tahapan berikutnya.

 

“Kita lihat dulu usulanya seperti apa, karena semua harus berdasarkan kajian untuk kemudian dilanjutkan pada tahap berikutnya. Sekarang buku Raperdanya sendiri belum diterima pihak DPRD,” terangnya.

 

Sebelumnya Bupati Cianjur  Irvan Rivano Muchtar mengakui, kalau Raperda LP2B sudah kembali masuk daftar aturan yang bakal diusulkan eksekutif ke Badan Legislasi DPRD Cianjur pada tahun ini. Menurut Bupati, tahun ini pembahasan Raperda LP2B tidak boleh gagal, karena menyangkut dengan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan yang ada di Kabupaten Cianjur. Dengan payung hukum itu, pemerintah memiliki kekuatan untuk menindak siapa saja yang berani mendirikan pabrik atau sejenisnya di lahan produksi pertanian.

 

“Kita sudah berkomitmen untuk tidak lagi menambah kawasan zona industri di daerah lahan pertanian produksi. Kalaupun kedepan ada pembangunan pabrik, hanya boleh dilakukan di zona yang sudah ditetapkan pemerintah,” tandas Bupati, saat dihubungi Berita Cianjur, Selasa (8/2/2017) kemarin.

 

Bupati menyebut, Eksekutif akan mendorong agar legislatif paham terhadap amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang LP2B, sehingga ketersediaan lahan abadi pertanian bisa dilakukan secara cepat oleh pemerintah.

 

“Meski LP2B belum lahir, upaya untuk menciptakan kawasan lahan pertanian abadi terus kita lakukan. Salah satunya yang dilakukan di daerah Kecamatan Warungkondang, dimana pemerintah sudah memiliki areal khusus pertanian pandawangi. Bahkan, sekarang luasannya terus mengalami penambahan,” terang Bupati.

 

Terkait soal ini, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, sempat meminta agar Pemkab Cianjur, mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang LP2B sebelum Perda disyahkan. Sebagai rujukannya, bisa melihat Perda LP2B yang sudah dimiliki Pemerintah Provinsi Jabar.

 

"Jabar memang sudah punya LP2B, tapi itu cuma sebagai dasar rujukan aturan saja. Kalau teknisnya tetap daerah harus mempunyai aturan sendiri,”jelas Aher beberapa waktu lalu saat ditanya soal LP2B di Kabupaten Cianjur.

 

Aher bahkan menambahkan, Cianjur telah memiliki aturan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang bisa dijadikan sebagai rujukan aturan. Hanya saja, jika aturan masih dalam revisi, Pemkab Cianjur bisa memberlakukan aturan yang dikeluarkan Bupati (perbup-red) sebagai rujukan awal sebelum terbitnya perda LP2B.

 

"Seingat saya Cianjur sudah punya aturan RTRW, jadi tinggal ikut itu saja kan, kalaupun ada revisi seperti kata anda. Bisa kan di perkuat sama perbup dulu lalu di usulkan jadi perda berkelanjutan ya," katanya.

 

Lebih jauh disebut Aher, Cianjur harus sadar, alih fungsi lahan jadi ancaman bagi keberadaan lahan-lahan pesawahan di Kabupaten Cianjur. Pasalnya, selama kurun waktu tujuh tahun terakhir, pendirian pabrik di Cianjur sebagian besar menggunakan lahan pertanian yang masih produktif. Bahkan tidak sedikit diantaranya lahan yang di alih fungsikan untuk lokasi beroperasinya pabrik tersebut merupakan areal pesawahan beririgasi teknis.

 

Belum lahirnya LP2B di Kabupaten Cianjur, membuat para pemilik pabrik hingga saat ini belum melaksanakan kewajibannya mengganti lahan yang dipakai pabrik, padahal berdasarkamn data yang dimiliki Harian Berita Cianjur, terhitung tahun 2014 tercatat ada sekitar 28 perusahaan yang harus melakukan pencetakan sawah baru

 

Sebagian perusahaan sudah menyatakan kesanggupannya melakukan pencetakan sawah baru, melalui Tim Alih Fungsi Lahan (TAFL) pemkab Cianjur. Adapun total luas lahan yang dialih fungsikan pada saat itu mencapai 154 hektar.  Jika dihitung dengan komitmen antara pemerintah dan pemilik pabrik, seharusnya saat ini Cianjur sudah memiliki lahan pengganti seluas  308 hektar,”jelasnya.

 

Terpisah Ketua Forum Mahasiswa Cianjur (FMC) Irhan mengatakan, saat ini yang menjadi persoalan sejauh mana komitmen pemerintah daerah konsisten untuk menindaklanjuti atau menerapkan aturan yang sudah diterbitkan pemerintah pusat.



“Kalau  pemkab sendiri terkesan ogah ogahan untuk melaksanakannya, ya buat apa ada keharusan mencetak sawah baru,”imbuhnya. 

 

Komentar