Kamis, 27 April 2017 - Pukul 16:00

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'
Kang Anton

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'

Rasanya ini momen yang pas untuk berpikir kembali soal 'Komitmen', dengan (jujur) meminjam paparan dari para pemerhati Sumber Daya Manusia (SDM) dan dinamikanya dalam perusahaan. Di…

>> more

inspirasi

Berprestasi Dalam Keterbatasan
OLEH: Apip Samlawi

Berprestasi Dalam Keterbatasan

Ketiadaan, kekurangan atau keprihatinan bukanlah suatu alasan untuk menyerah, berhenti dalam menggapai suatu impian. Tetapi sebaliknya, justru hal itu harus dijadikan dasar utama untuk…

>> more

healthy life

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Musim hujan memang kerap mendatangkan banjir. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap penyakit akibat banjir.

>> more

aktualita

Ratusan Massa Tolak Gugatan Wisma Karya

Oleh: Wawan - Jumat 17 Pebruari 2017 | 08:00 WIB

Ratusan Massa Tolak Gugatan Wisma Karya

BC/Wawan

Penggugat Didesak Minta Maaf Kepada Masyarakat Cianjur

 

BERITACIANJUR.COM - Tolak gugatan atas status kepemilikan Wisma Karya , ratusan massa Ormas gabungan dan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di halaman Pengadilan Negeri (PN) Cianjur, Kamis (16/2/2017).

 

Dalam aksinya, massa yang berasal dari Karang Taruna, KNPI, KONI, Kosgoro, Pemuda Pancasila, Banser dan mahasiswa mendesak Haryadi Atmaja selaku pihak penggugat agar segera mencabut gugatannya dan meminta maaf kepada segenap rakyat Cianjur dalam kurunwaktu 1x 24 jam.

 

Angga salah seorang orator dari Karang Taruna Kabupatren Cianjur, dengan tegas meminta Haryadi Atmaja yang mengklaim sebagai pemilik atas lahan gedung Heritage di pusat kota Cianjur itu segera mencabut gugatannya. Selain itu, dia mengingatkan masyarakat akan kemungkinan bahaya laten komunis berkembang di Cianjur.

 

“Awas faham komunis sudah muncul saat ini dengan embel-embel kepemilikan Wisma Karya diduga ada keterkaitan dengan komunis. Sejarah dan fakta membuktikan bahwa Thionghoa ada keterkaitannya membantu komunis dalam menjalankan kegiatannya,” tegas Angga yang mengaku tak takut dan siap mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan Wisma Karya sebegai aset daerah.

 

Sementara Ketua KONI Kabupaten Cianjur melalui Sekhum, Andri Kartanegara menuturkan, sebelumnya upaya mediasi dengan pihak penggugat sudah dilakukan, namun sayang tidak ada titik temu. Dalam proses mediasi, penggugat mengajukan kepada Pemkab Cianjur untuk menggunakan gedung Wisma Karya dijadikan sebagai sekolah Tionghoa. Tapi mediasi ini ditolak.

 

Andri menambahkan, pihak penggugat juga sebenarnya mengakui pada kisaran tahun 1966 saat terjadi gejolak politik, telah dilarang berada di tempat tersebut (Gedung Wisma Karya) untuk melakukan kegiatan sekolah dan perkumpulannya karna terindiaksi merupakan gerakan komunis.

 

“Selain itu berdasarkan UU nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Gedung Wisma Karya Cianjur sudah tercatat sebagai bangunan Cagar Budaya. Maka dari itu kami akan mempertahankannya karena itu asset milik daerah, penggunaanya harus digunakan untuk kepentingan pemerintah dan warga masyarakat sehingga tidak bisa dikuasai kelompok atau golongan tertentu,” jelasnya.

 

Disinggung soal sertifikat Wisma Karya, Andri hanya bisa menjelaskan keberadaan sertifikat itu seharusnya ada di tangan pemerintah, mengingat Wisma Karya sudah termasuk dalam  Cagar Budaya.

 

“Seharusnya sertifikat itu ada di tangan pemerintah Kabupaten Cianjur. Tapi sampai sekarang saya sendiri belum melihatnya, “aku Andri.

 

Secara rinci Andri menjelaskan, dasar gugatan yang dilayangkan Haryadi Atmajaya berupa sertifikat tahun 1942 atas nama salah seorang pengurus Yayasan Perkumpulan Masyarakat Tionghoa Hwe Koan Tjiandjur.

 

“Sepengetahuan saya pihak penggugat memiliki sertifikat tanah gedung tersebut. Nah atas dasar itu penggugat merasa memiliki hak untuk mengambil alih gedung Wisma Karya,” ungkapnya.

 

Andri menilai pihak penggugat sepertinya tidak mengetahui adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan meneteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/ Cina.

 

 “Itu yang namanya rampasan perang, seluruhnya harus diambil oleh Negara, dan otomatis menjadi milik Negara kepemilikannya, dan tidak bisa dikelola oleh golongan apalagi perorangan,” terangnya.

 

Dari pantauan Berita Cianjur, setelah selesai berorasi di halaman depan PN Cianjur, para pendemo langsung menuju ke Gedung Wisma Karya Cianjur, disana  masa kembali melanjutkan orasinya hingga sekitar pukul 13.00. 

 

Komentar