Jumat, 26 Mei 2017 - Pukul 01:09

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'
Kang Anton

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'

Rasanya ini momen yang pas untuk berpikir kembali soal 'Komitmen', dengan (jujur) meminjam paparan dari para pemerhati Sumber Daya Manusia (SDM) dan dinamikanya dalam perusahaan. Di…

>> more

inspirasi

Berprestasi Dalam Keterbatasan
OLEH: Apip Samlawi

Berprestasi Dalam Keterbatasan

Ketiadaan, kekurangan atau keprihatinan bukanlah suatu alasan untuk menyerah, berhenti dalam menggapai suatu impian. Tetapi sebaliknya, justru hal itu harus dijadikan dasar utama untuk…

>> more

healthy life

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Musim hujan memang kerap mendatangkan banjir. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap penyakit akibat banjir.

>> more

aktualita

PDI-P Tuding Dinkes Busukkan Citra Jokowi

Oleh: Rustandi - Rabu 17 Mei 2017 | 06:43 WIB

PDI-P Tuding Dinkes Busukkan Citra Jokowi

Rustandi

Bendahara DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Cianjur, Cep Buldan ngadat bukan kepalang, saat mengetahui pengelolaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) amburadul. Buldan menuding, Dinkes Cianjur sengaja mencoreng citra Presiden Joko Widodo dengan membuat program KIS acak-acakan.

 

Buldan yang ditemui di kediamananya di Kampung Gudang, Desa Gudang, Cikalongkulon, Selasa (16/5/2017) siang kemarin, dengan nada tinggi mengungkapkan, kinerja Dinkes Cianjur di bawah Tresna Gumilar sangat buruk dan harus segera di-reshuffle. Kalau tidak, citra Pemerintah Kabupaten Cianjur dan Presiden RI Joko Widodo menjadi buruk di mata masyarakat.

 

“Kalau banyak masyarakat tidak menerima KIS, pasti akan menuding program KIS dan KIP yang dijanjikan Presiden saat berkampanye bohong besar. Padahal, program ini hampir semua daerah di Indonesia telah berjalan dengan baik dan dirasakan betul manfaatnya,” kata Buldan, dengan nada cukup meninggi seperti merasa kesal dengan laporan diterimanya.

 

Buldan mengklaim, partai yang dihuninya telah menerima laporan dari pusat, bahwa jumlah KIS untuk Kabupaten Cianjur sebanyak 1.3 juta orang. Namun, setelah internal partai melakukan verifikasi data langsung ke tingkat paling rendah melalui jalur organ partai, jumlah KIS di masyarakat tidak jelas.

 

Berdasarkan laporan, tutur Buldan, jumlah tiap desa yang menerima KIS tidak lebih dari 80–100 orang, jauh dari jumlah layak. Dengan angka 1.3 juta KIS yang diterima Kabupaten Cianjur tahun 2017 ini, maka jika diambil rata per desa saja, satu desa bisa menerima KIS sedikitnya 3 ribu buah. Ini berarti, kesehatan untuk masyarakat miskin sangat terjamin.

 

“Sekarang yang kita pertanyakan, ada selisih angka cukup besar antara data Dinkes dan data yang dikeluarkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Kementerian Sosial, Khofifah Indra Parawansa. Menurut Pusat, Kabupaten Cianjur mendapat 1,3 Juta KIS namun berdasarkan Dinkes hanya 800 ribu orang penerima,“ bebernya.

 

“Dengan tegas Buldan mengatakan, data yang benar jelas pusat. Ini yang jadi curigai selama ini, apalagi jumlah 800 ribu oran, setelah diverifikasi masih harus dipertanyakan. "Kalau keadaan KIS di Cianjur amburadul seperti ini, jelas secara politis harus dipertanyakan, apakah ini upaya pembusukkan yang dilakukan Pejabat Dinkes Cianjur sekarang terhadap Presiden Jokowi?” sambungnya dengan nada kesal.

Komentar