Jumat, 26 Mei 2017 - Pukul 01:08

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'
Kang Anton

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'

Rasanya ini momen yang pas untuk berpikir kembali soal 'Komitmen', dengan (jujur) meminjam paparan dari para pemerhati Sumber Daya Manusia (SDM) dan dinamikanya dalam perusahaan. Di…

>> more

inspirasi

Berprestasi Dalam Keterbatasan
OLEH: Apip Samlawi

Berprestasi Dalam Keterbatasan

Ketiadaan, kekurangan atau keprihatinan bukanlah suatu alasan untuk menyerah, berhenti dalam menggapai suatu impian. Tetapi sebaliknya, justru hal itu harus dijadikan dasar utama untuk…

>> more

healthy life

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Musim hujan memang kerap mendatangkan banjir. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap penyakit akibat banjir.

>> more

aktualita

Selain Bermasalah KIS Tak Pernah Disosialisasikan

Oleh: Rustandi - Rabu 17 Mei 2017 | 06:49 WIB

Selain Bermasalah KIS Tak Pernah Disosialisasikan

SELAIN permasalahan jumlah, ditegaskan kader senior PDI-P Kabupaten Cianjur, Cep Buldan, paling mengenaskan terjadi saat masyarakat penerima KIS tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan KIS, sebagai alat bayar gratis mendapatkan pelayanan kesehatan di semua jenjang layanan.

 

“Ini kan bodoh dan sangat memprihatinkan. Saya yakin betul, kalau pendistribusian KIS tidak dibarengi dengan sosialisasi bagaimana masyarakat menggunakannya. Makanya saya desak Bupati segeralah copot itu namanya si Tresna Gumilar, agar tidak mengganggu program kesehatan untuk masyarakat,” tambahnya.

 

Ditanya langkah Partai, Buldan membeberkan, kalau secara kepartaiannya, jelas akan melaporkan semua temuan ini ke DPP PDI-Perjuangan, untuk kemudian ditindaklanjuti ke Presiden. Namun sebagai Anggota Komisi IV DPRD Cianjur, menanggapi masalah KIS dilakukan dengan mekanisme yang berlaku sebagai dewan.

 

“Salah satunya kalau sebagai dewan, semua anggota dewan sepakat menggunakan waktu reses atau kunjungan ke daerah dan konsituen partai, sebagai alat dan media untuk menyosialisasikan penggunaan KIS,” ujar Buldan

 

Lebih jauh dikatakan Buldan, pemerintah daerah seharusnya terbantu dengan adanya KIS, karena beban kesehatan masyarakat yang selama ini tertanggung melalui SKT, menjadi tidak ada. “Namun kalau pengelolaannya amburadul dan tidak benar, Pemkab jangan harap dapat cepat menerima manfaat KIS untuk Cianjur,” pungkasnya.

 

Berdasarkan keterangan yang berhasil dihimpun Berita Cianjur, anggota dewan dari fraksi Golkar, Sapturo sempat melansir pada tahun 2013-2014, jumlah warga miskin yang berhak mendapatkan jaminan kesehatan sebanyak 51 ribu jiwa. Namun, hingga Juni 2016, baru sekira 9.000 warga yang terdata berdasarkan nama, alamat, dan nomor induk kependudukan (NIK).

 

Namun Kepala Operasional BPJS Kesehatan Kabupaten Cianjur, Sundus Farida mengungkapkan, di Cianjur berdasarkan data PPLS 2011 jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PBI APBN) penerima KIS mencapai 1.025.774 orang.

 

"Untuk pembagian KIS ini dilakukan berdasarkan tiga tahap. Tahap pertama telah dibagikan sebanyak 45.154 kartu pada bulan Oktober 2015 untuk dua kecamatan yakni Kecamatan Cianjur dan Mande di 10 desa," kata Sundus ketika dirinya dikonfirmasi wartawan pada awal tahun 2016, tepatnya pada tanggal 14 Januari 2016 di ruang kerjanya

 

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Sumitra mengakui sempat melakukan pendataan ulang penerima KIS, agar tepat sasaran diterima warga yang tidak mampu. Sumitra waktu itu mengatakan, banyak warga dari kalangan mampu yang mendapatkan KIS karena ingin mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis sehingga banyak warga yang tidak mampu tidak mendapatkan haknya.  

 

Seperti diketahui, KIS adalah program yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membuat rakyat lebih sehat dan sejahtera. Berselang 14 hari setelah dilantik sebagai Presiden RI ke-7, Jokowi –sapaan akrabnya- resmi meluncurkan KIS bersamaan juga dengan KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera).

 

Saat itu kehadiran KIS ini memang banyak membuat orang kebingungan. Pasalnya saat KIS ini diluncurkan, sudah ada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS).

 

Terkait masalah ini, Kepala Dinkes Cianjur, Tresna Gumilar, kembali susah untuk dimintai keterangannya. Reporter Harian Berita Cianjur yang mencoba melakukan klarifikasi ke kantor Dinkes di Kelurahan Solokpandan, Cianjur, kembali mentok untuk bisa bertemu. Bahkan saat dicoba ditemui di acara Shalat Ashar berjamaah di Masjid Agung Cianjur, pada Selasa (16/5/2017) kemarin, tidak ada satupun jajaran Dinkes yang ikut kegiatan Shalat Berjamaah, termasuk Kepala Dinkes Tresna Gumilar. (Rustandi Zaelani)

 

Komentar