BERITACIANJUR.COM – RIBUAN warga korban gempa Cianjur bakal kembali menggelar aksi unjuk rasa menyoroti banyaknya dugaan penyimpangan dalam penanganan gempa Cianjur pada Rabu (1/11/2023) besok. Sebelumnya, mereka menduduki Pendopo Cianjur, Kamis (22/12/2022) lalu.
Salah satu Koordinator Aksi Masyarakat Menggugat, Deni Sunarya menegaskan, jumlah massa yang akan mengikuti aksi besok dipastikan bakal lebih banyak dibandingkan saat unjuk rasa sebelumnya.
“Jumlah massa dipastikan lebih banyak, diprediksi bisa mencapai 5.000 orang. Selain dari berbagai ormas, aksi juga diikuti dari perwakilan warga di sejumlah desa terdampak gempa. Jadi, aksi tanggal 11 bulan 1 (111, red) ini bukan isu, lihat saja besok karena kami sudah menyampaikan pemberitahuan ke Polres Cianjur,” ujar pria yang karib disapa Mang Gawel kepada beritacianjur.com, Selasa (10/1/2023)
Menurutnya, pada aksi sebelumnya, perwakilan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur sudah mengelabui pengunjuk rasa dengan memberikan informasi yang tak jelas, serta menanggapi tuntutan yang disampaikan warga.
“Salah satu informasi yang tak jelas itu terkait penggunaan belanja tidak terduga (BTT). Sudah jelas bahwa yang kami tanyakan itu BTT untuk gempa, mereka hanya memberikan data uraian penggunaan data BTT sebesar Rp12 M lebih. Namun saat kami baca, ternyata tak ada sepeser pun yang digunakan untuk bencana gempa Cianjur. Ini kan tak jelas alias bohong. Ini baru satu poin, masih banyak lagi kejanggalannya,” tegasnya.
Massa yang bakal turut aksi besok, sambung dia, menilai Pemkab Cianjur gagap dalam menangani bencana gempa serta gagal dalam menjaga amanah, sehingga banyak bantuan baik dari donasi dalam negeri maupun luar negeri tidak disampaikan kepada yang berhak.
Melihat banyaknya kejanggalan dalam penanganan gempa tersebut, Gawel berharap aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas. Selain itu, ia juga berharap pemerintah pusat dan semua pihak terkait untuk segera turun tangan menanggapi tata kelola bencana yang dilakukan Pemkab Cianjur yang selalu berbau politik.
“Banyak hal yang menjadi alasan kuat kami untuk menggelar aksi ini. Selain adanya dugaan korupsi dan segudang kejanggalan dalam penanganan gempa, kami juga melihat bahwa yang seharusnya menjadi urusan kemanusiaan, namun malah dijadikan ajang kampanye politik. Semua harus satu warna sampai lato-lato saja harus warna merah,” pungkasnya.(gie)
