BERITACIANJUR.COM – SETELAH adanya peristiwa seorang aktivis yang mengamuk di Kantor KPU Cianjur kemarin (2/11/2020), sejumlah kalangan menyoroti dan menduga adanya sejumlah kejanggaan pada anggaran sosialisasi Pilkada Cianjur 2020 sebesar Rp1,9 M.
Dugaan pertama datang dari Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik, Cianjur Riset Center (CRC), Anton Ramadhan. Menurutnya, dari sekian banyak kejanggalan, salah satu yang menjadi sorotannya yakni pada pos sosialisasi kepada masyarakat oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebesar Rp108 juta dan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rp160 juta.
“Ingat, PPS dan PPK itu sudah mendapatkan honor dan tugasnya membantu KPU salah satunya melakukan sosialiaasi terkait Pilkada. Jadi, jika KPU menambah anggaran sosialisasi melalui PPS dan PPK, itu diduga kuat duplikasi anggaran,” ungkapnya kepada beritacianjur.com, Selasa (3/11/2020).
Selain pada pos anggaran tersebut, ia juga menduga duplikasi anggaran terjadi pada pos sosialisasi tatap muka dengan kelompok masyarakat. “Banyak janggal. Dugaan duplikasi anggaran atau penyimpangannya kuat. Ini harus diusut,” ujarnya.
Senada dengan Anton, Ketua Cianjur People Movement (Cepot), Ahmad Anwar pun menduga adanya kejanggalan pada anggaran sosialisasi Pilkada Cianjur 2020, salah satunya pada pos anggaran sosialisasi kepada masyarakat oleh PPS dan PPK.
Ia menyebutkan, baik PPK maupun PPS sudah mendapatkan honor dalam menjalankan tugasnya. Honor anggota PPS sebesar Rp900 ribu dan ketuanya Rp1 juta perbulan. Sementara honor anggota PPK sebesar Rp1,9 juta dan ketuanya Rp2,2 juta.
“PPK dan PPS ini sudah jelas mendapatkan honor dan sudah jelas salah satu tugasnya melakukan sosialisasi. Jadi kenapa KPU menganggarkan lagi anggaran sosialisasi melalui PPS dan PPK? Ini sangat aneh dan harus diusut tuntas,” tegas pria yang karib disapa Ebes.
Ia berharap, KPU bisa menjelaskan semua kejanggalan yang terjadi dan melakukan transparan anggaran. “Dari kemarin saya sudah meminta data penyerapan anggaran sosialiasi, namun hingga saat ini belum diberikan,” katanya.
Sementara itu, setelah dicoba dihubungi, namun hingga saat ini, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Cianjur, Rustiman belum memberikan data penyerapan anggaran sosialisasi Pilkada Cianjur 2020.
“Saya masih menunggu realisasi dari sekretariat, kebetulan lagi tidak di kantor, jadi masih menunggu,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Cianjur People Movement (Cepot), Ahmad Anwar mengamuk dan memarahi salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Cianjur di Kantor KPU Cianjur, Senin (2/11/2020).
Hal itu terjadi karena Ahmad mengaku merasa dibohongi oleh Rustiman, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat KPU Cianjur. Menurut pria yang karib disapa Ebes, Rustiman pernah mengatakan bahwa di KPU tidak ada anggaran sosialisasi.(gie)
