BERITACIANJUR.COM – DUGAAN penyimpangan atau duplikasi anggaran pada anggaran sosialisasi Pilkada Cianjur 2020, masih terus menjadi perbincangan publik. Hal itu diramaikan dengan penjelasan Ketua KPU Cianjur yang dinilai tidak jelas. Benarkah?
Seperti diketahui sejumlah kalangan menyoroti dan menduga adanya sejumlah kejanggaan pada anggaran sosialisasi Pilkada Cianjur 2020 sebesar Rp1,9 M. Salah satunya pada pos sosialisasi kepada masyarakat oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebesar Rp108 juta dan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rp160 juta.
Dugaan duplikasi muncul dikarenakan meski PPS dan PPK sudah mendapatkan honor dan salah satu tugasnya membantu KPU dalam melakukan sosialisasi, namun KPU Cianjur menambah anggaran sosialisasi melalui PPS dan PPK.
Belum lama ini, beritacianjur.com mengonfirmasi langsung Ketua KPU Cianjur, Selly Nurdinah. Ia membantah jika hal tersebut disebut duplikasi anggaran. Menurutnya hal itu ‘pure’ kegiatan sosialisasi dalam hal ini untuk anggaran makan dan minum (mamin) jika sosialisasi dilakukan tatap muka.
“Kalau tidak salah anggarannya Rp25 ribu per peserta dikalikan 40 peserta per titik. Jadi, untuk mencapai ke desa, kita tidak mungkin, diperbantukanlah PPK dan PPS untuk mengadakan sosialisasi tatap muka,” ujarnya.
Sementara itu, anggota KPU Cianjur Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat, Rustiman mengatakan, anggaran sosialisasi oleh PPK dan PPS tersebut lebih tepatnya merupakan bagian dari fasilitasi sosialisasi. “Jadi anggarannya itu tidak hanya untuk mamin, tapi juga untuk pembuatan spanduk,” katanya.
Menanggapi penjelasan tersebut, Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik, Cianjur Riset Center (CRC), Anton Ramadhan menilai, jawaban baik dari Selly maupun Rustiman janggal alias tidak jelas dan tak menjawab persoalan dugaan duplikasi anggaran sosialisasi Pilkada Cianjur.
“Jika penjelasan Ketua KPU bahwa itu merupakan bagian dari kegiatan sosialisasi oleh PPK dan PPS baik itu bentuknya mamin ataupun yang lainnya, tetap saja diduga duplikasi anggaran. Pasalnya, sudah jelas, tanpa ada tambahan anggaran pun, salah satu tugas PPS dan PPK itu ya melakukan sosialisasi,” tegasnya, Senin (9/11/2020).
Kejanggalan lainnya, sambung Anton, penjelasan Ketua KPU bahwa anggarannya diperuntukkan mamin. Padahal, pada pos anggarannya jelas-jelas disebutkan kegiatan sosialisasi oleh PPK dan PPS.
“Menurut saya, dugaan duplikasi anggaran ini sangat kuat. Karena penilaian saya penjelasan Ketua KPU itu janggal. Selain jelas nama pos anggarannya itu kegiatan sosialisasi, lalu jika anggarannya untuk mamin, kenapa dimasukkan ke pos anggaran sosialisasi?” ungkapnya.
Selain pada pos anggaran tersebut, ia juga menduga duplikasi anggaran terjadi pada pos sosialisasi tatap muka dengan kelompok masyarakat. “Banyak janggal. Dugaan duplikasi anggaran atau penyimpangannya kuat. Ini harus diusut,” ujarnya.
Sebelumnya, senada dengan Anton, Ketua Cianjur People Movement (Cepot), Ahmad Anwar pun menduga adanya kejanggalan pada anggaran sosialisasi Pilkada Cianjur 2020, salah satunya pada pos anggaran sosialisasi kepada masyarakat oleh PPS dan PPK.
Ia menyebutkan, baik PPK maupun PPS sudah mendapatkan honor dalam menjalankan tugasnya. Honor anggota PPS sebesar Rp900 ribu dan ketuanya Rp1 juta perbulan. Sementara honor anggota PPK sebesar Rp1,9 juta dan ketuanya Rp2,2 juta.
“PPK dan PPS ini sudah jelas mendapatkan honor dan sudah jelas salah satu tugasnya melakukan sosialisasi. Jadi kenapa KPU menganggarkan lagi anggaran sosialisasi melalui PPS dan PPK? Ini sangat aneh dan harus diusut tuntas,” tegas pria yang karib disapa Ebes.
Ia berharap, KPU bisa menjelaskan semua kejanggalan yang terjadi dan melakukan transparan anggaran. “Dari kemarin saya sudah meminta data penyerapan anggaran sosialiasi secara detail, namun hingga saat ini belum diberikan,” katanya.
Sementara itu, untuk mengungkap kejelasan penyerapan anggaran sosialisasi Pilkada Cianjur, beritacianjur.com mencoba meminta data penyerapan anggaran sosialisasi secara detail. Namun Sekretaris KPU Cianjur, Rahadian Wiguna mengatakan, data tersebut tak berada di pihaknya.
“Nanti ditindaklanjuti ke divisi Sosparmas/Subbag Tekmas. Semua komisioner dan tekmas sedang berada di Bandung mengikuti rakor,” pungkasnya.(gie)
