BERITACIANJUR.COM – MESKI Kepala DPPKBP3A Cianjur, Heri Suparjo mengklaim pihaknya sudah mencairkan dana insentif kader posyandu se-Cianjur selama 4 bulan pada Rapat Pimpinan DPRD Cianjur belum lama ini, namun fakta di lapangan masih banyak kader yang hingga saat ini masih belum menerima haknya.
Fakta tersebut diketahui dari pengakuan salah seorang Ketua Posyandu. Ia mengaku hingga saat ini sejumlah kader posyandu di daerahnya masih belum juga menerima insentif dan baru mendapatkan informasi bahwa para kader diinstruksikan untuk membuat ATM BJB.
“Boro-boro cair, tapi baru ada info nanti tanggal 16 Juni disuruh bikin ATM. Para kader ngeluh terus ke saya. Kalau sama bulan ini, berarti harusnya insentifnya 6 bulan. Pokoknya di tahun ini belum kami terima sama sekali,” ujar salah seorang Ketua Posyandu yang enggan disebutkan namanya saat dihubungi beritacianjur.com, Rabu (15/6/2022).
Menanggapi hal tersebut, Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik, Anton Ramadhan menegaskan, banyak hal yang memperkuat adanya dugaan penyelewengan dalam penyaluran insentif kader posyandu. Menurutnya, aparat penegak hukum harus segera bisa mengusut tuntas.
“Jangan hanya melihat saat ini masih belum cair juga, namun aparat juga harus menyelidiki dari segi dugaan mark up jumlah kader, indikasi kader fiktif hingga dugaan pemotongan anggaran. Sulitnya DPRD meminta data ke DPPKBP3A saja sudah menjadi pertanyaan besar. Lalu jangan lupa, bukan hanya soal insentif tapi anggaran Pemberian Tambahan Makanan (PMT) juga bermasalah. Kita tunggu bagaimana hasil penyelidikan pihak kepolisian,” katanya.
Saat dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Septiawan Adi Prihartono mengaku pihaknya sudah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pejabat terkait. “Ya, soal poyandu sudah dilakukan pemanggilan untuk dimintasi keterangan soal klarifikasi kasus posyandu,” jelasnya.(jam/gie)
