Beritacianjur.com – Pemerintah harus bersifat terbuka atas jalannya pemerintah di Kabupaten Cianjur. Itulah salah satu tuntutan Siswa Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila (PP) dan 234 Solidarity Community (SC).
Ya, kemarin mereka mendatangi Gedung DPRD Cianjur. Hal tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Sapma PP, Buana. “Kita ke DPRD dengan membawa 7 tuntutan isu daerah Kabupaten Cianjur,” ujarnya kemarin.
Selain soal transparansi pemerintahan, lanjut Buana, ada 6 tuntutan lainnya. Antara lain, pemerintah harus segera melakukan pemerataan pendidikan hingga ke tatanan tingkat bawah masyarakat, pemerintah harus memerhatikan potensial putera-puteri daerah agar dikembangkan secara serius, pemerataan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa, serta pemerintah harus melaksanakan pemerataan hak untuk penyandang disabilitas dalam pelayanan publik
“Tuntutan lainnya, Pemda Cianjur harus menyelesaikan permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), serta menuntut pemerintah untuk memerhatikan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS),” bebernya.
“Sebenernya tak hanya 7 tuntutan tersebut, namun kami juga menyoroti layanan kesehatan di Cianjur, khususnya di RSUD Cianjur,” tandasnya.
Sementara itu, DPRD Cianjur melalui fraksi Gerindra, Parsetyo menegaskan, pihaknya sangat mengapresiasi para mahasiswa yang tergabung dalam PP dan SC 234, dalam menyampaikan aspirasi melalui audiensi.
Terkait pelayanan kesehatan yang dinilai masih carut marut, Prasetyo menegaskan, untuk memecahkan permasalahan tersebut, tak hanya bisa diselesaikan oleh RSUD Cianjur saja, namun juga harus bisa menciptakan puskesmas-puskesmas yang ada di kecamatan.
“Jika puskesmas bisa melayani masyarakat di wilayahnya masing-masing, insya Allah masalah yang ada di RSUD dapat tertangani. Namun kita akan tetap melakukan investigasi dulu dan berdialog dulu dengan RSUD. Hal itu untuk mengetahui permasalahan yang selama ini terjadi,” pungkasnya. (wawan & jaman/gie)
