oleh

ODGJ dan Jampersal Bermasalah, Apa Kerja Dinkes Cianjur?

Beritacianjur.com – SETELAH sebelumnya dinilai tak becus memberikan pelayanan kesehatan oleh sejumlah kalangan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Cianjur masih terus menjadi sorotan publik. Masalah demi masalah pun terus bermunculan. Kali ini, Tim beritacianjur.com menemukan dua permasalahan serius yang seharusnya bisa ditangani Dinkes Cianjur, yakni persoalan penanganan Orang dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dan pelayanan Jaminan Persalinan (Jampersal).

Terkait Jampersal, tanpa ada sosialisasi yang jelas, tak sedikit masyarakat yang mengeluh karena fakta di lapangan sudah tak bisa lagi menggunakan jampersal. Hal tersebut salah satunya dialami pasangan suami istri asal Kampung Pasanggrahan, Desa Cimanggu, Kecamatan Cibeber. Saat ini, Asep Sudrajat (44) bersama istrinya, Halimah (32) tengah merasa was-was karena harus mengeluarkan biaya karena tak menyangka Jampersal ditolak pihak RSUD Cianjur.

“Kami masih sedih karena bayi kami meninggal saat lahiran. Sekarang tambah khawatir karena besok saat diperbolehkan pulang, pastinya kami harus membayar. Tadinya kami mengandalkan Jampersal itu karena memang kekurangan biaya untuk lahiran,” ujar Asep kepada beritacianjur.com, Selasa (5/11/2019).

Asep yang bersama istrinya berada di ruangan Delima RSUD Cianjur, mengaku heran Jampersal sudah tak bisa digunakan lagi. Apalagi sebelumnya tidak ada pemberitahuan mengenai hal tersebut.

“Ini memang ada sosialisasi atau tidak ya? Kami tidak paham, karena kami baru mengetahui kalau Jampersal sudah tak bisa digunakan lagi,” ucapnya.

Tak hanya terkait Jampersal, Tim beritacianjur.com pun menemukan permasalahan penanganan ODGJ. Dari mulai pendataan ODGJ rumahan yang saat ini masih banyak yang dipasung, hingga masalah pengadaan obat.

Hal itu terlihat saat beritacianjur.com mewawancarai Ketua Yayasan Ruhang Jiwa Insani, Rukman Samsudin, yang selalu aktif tanpa pamrih menangani ODGJ di Cianjur. Dalam penanganannya, sambung dia, banyak sekali kendala yang kerap dihadapinya.

“Di Cianjur ini banyak sekali ODGJ yang tidak punya data. Tak hanya itu, kami juga sering terkendala pengadaan obat yang seharusnya dinas terkait bisa mengatasi hal tersebut. Persoalan obat ini sangat penting, karena jangan sampai pasien setelah diobati dan dirawat lalu kambuh lagi gara-gara tidak ada obat,” katanya.

Dengan adanya masalah tersebut, Rukman menilai Dinkes Cianjur tak serius bahkan tak memiliki program yang tepat dalam penanganan ODGJ di Cianjur.

“Bagaimana bisa menjalankan bebas pasung jika data saja tidak jelas. Selain itu, penanganan ODGJ bukan hanya penertiban dan penampungan saja, tapi juga harus disertai dengan pengobatan hingga mereka pulih, produktif dan mandiri,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik, Cianjur Riset Center (CRC), Anton Ramadhan menilai, dengan adanya segudang permasalahan, Dinkes Cianjur sudah selayaknya diaudit. “Kemaren belum selesai permasalahan tidak diserapnya DAK dan dana Banrpov, soal RSUD Sindangbarang, pengembalian dana kapitasi dan lain-lain, sekarang sudah ada masalah baru lagi. Lalu, apa kerjanya Dinkes Cianjur?” tandasnya.

Soal ODGJ, Anton mempertanyakan persoalan anggaran dan program Dinkes Cianjur. Pasalnya, ketika di lapangan masih banyak yang dipasung dan minimnya ketersediaan obat, lanjut Anton, itu menunjukkan ketidakseriusan Dinkes dalam penanganan ODGJ. “Kalau Dinkes mampu atau serius menangani ODGJ, seharusnya tak ada persoalan minim ketersediaan obat. Lalu mengapa juga masih banyak ODGJ yang belum punya data?” tegasnya.

Sementara itu, terkait Jampersal, Anton mempertanyakan penyebab ditolaknya Jampersal di rumah sakit. Selain tentang tak adanya sosialisasi dari Dinkes, Anton juga mempertanyakan anggaran Jampersal.

“Penolakan Jampersal ini sudah ada sosialisasinya atau belum? Apa alasannya distop? Kalau liat anggaran tahun ini, untuk Jampersal itu anggarannya sebesar Rp12 M lebih. Kalau anggarannya sudah habis, apakah benar sudah habis atau dipakai untuk melunasi utang rumah sakit? Ini persoalan penting, Dinkes Cianjur harus benar-benar diawasi,” bebernya.

Anton menambahkan, Rp12 M lebih itu anggaran yang cukup besar. Jika dikalkulasikan tiap orang mendapatkan Rp1 juta dari layanan Jampersal, maka masyarakat yang sudah menerima manfaat dari Jampersal tersebut mencapai 12 ribu orang.”Apa benar 12 ribu masyarakat Cianjur sudah menerima manfaat dari layananan Jampersal? Apapun alasannya, seharusnya Dinkes Cianjur melakukan sosialisasi terhadap masyarakat Cianjur,” pungkasnya.(gie)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Timeline