BERITACIANJUR.COM- PULUHAN pelanggan PDAM Tirta Mukti Cianjur mendatangi Gedung DPRD Cianjur, Jumat (8/1/2021). Tak hanya menyampaikan keluhan pelayanan buruk PDAM dan sejumlah tuntutan lainnya, mereka juga datang untuk menyatakan dukungannya kepada DPRD menggunakan hak interpelasi usut tuntas kasus dugaan korupsi.
Pelanggan PDAM yang merupakan perwakilan warga dari berbagai daerah tersebut disambut baik Ketua DPRD Cianjur Ganjar Ramadhan, yang didampingi para ketua fraksi dari PKB, Gerindra, Demokrat dan PKS. Selain menyampaikan tuntutan secara langsung saat audiensi, mereka juga memberikan 5 tuntutan secara tertulis kepada Ketua DPRD Cianjur.
Salah seorang perwakilan pelanggan PDAM, Abdurrahman mengaku, tuntutannya lahir setelah pihaknya merasa kaget dengan sejumlah pemberitaan terkait kejanggalan penyertaan modal dari Pemkab Cianjur ke PDAM. Lebih kagetnya lagi, sambung dia, terkait PDAM yang mendapatkan kucuran dana miliaran rupiah tiap tahunnya, namum pelayanan yang dirasakan warga masih dinilai buruk.
“Iya awalnya kami tahu dari pemberitaan di media. Kaget juga, ternyata tiap tahuannya PDAM dapat bantuan dana miliaran rupiah, tapi anehnya kenapa pelayanannya masih buruk?” ujar pria yang karib disapa Kang Oman ini.
Mendapatkan tuntutan dari pelanggan PDAM, Ketua DPRD Cianjur, Ganjar Ramadhan meyatakan kesiapannya untuk menampung aspirasi dari sejumlah warga tersebut. Hanya saja, sambung Ganjar, terkait hak interpelasi, terlebih dahulu harus menempuh tahapan demi tahapannya.
“Statement kami di media terkait hak interpelasi bukan omong kosong. Jadi pada prinsipnya, kami sangat serius dan menanggapi semua tuntutan dari dari warga atau sejumlah perwakilan pelanggan PDAM,” ujarnya saat audiensi.
Pernyataan Ganjar langsung disambut Ketua Fraksi dari PKS dan Gerindra dan menyatakan dukungan mereka terkait rencana menggunakan hak interpelasi usut kejanggalan kegiatan penyertaan modal dari Pemkab Canjur ke PDAM.
“Ini merupakan puncak gunung es kekecewaan buruknya pelayanan PDAM. Kami sangat mendukung interpelasi. Tak hanya menyoroti pelayanan, tapi PDAM juga dinilai tidak memerhatikan lingkungan,” ucap sang wakil rakyat dari Gerindra.
Terkait progres hak interpelasi, Ketua Fraksi PKB, Dedi Suherli menjelaskan, saat ini sudah ada 4 fraksi yang setiap anggotanya di tiap fraksi tersebut setuju mengusulkan hak interpelasi. Keempat fraksi tersebut antara lain PKB, Gerindra, PKS dan Demokrat.
“Kami optimis, karena semua anggota di empat fraksi ini kompak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa diusulkan melalui setwan agar segera dibamuskan dan secepatnya disetujui melalui paripurna,” katanya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat, Denny Aditya mengatakan, perwakilan pelanggan yang hadir hari ini sebagian besar merupakan perwakilan warga di kawasan perkotaan, Artinya, kondisi tersebut sudah sangat memprihatinkan. “Bayangkan saja, warga di kawasan perkotaan saja mengeluhkan pelayanan PDAM, apalagi warga di pedesaan,” pungkasnya.(gie)
