BERITACIANJUR.COM – SETELAH dituding menjadi penyebab terjadinya keterlambatan pencairan insentif kader posyandu selama 5 bulan, pihak Bank BJB Cabang Cianjur akhirnya buka suara.
Manajer Operasional Bank BJB Cabang Cianjur, Iman Hilman mengklaim, pihaknya sudah mentransfer anggaran insentif kader posyandu selama 4 bulan ke semua para kader yang jumlahnya kurang lebih 15 ribu orang.
“Jadi sebelum Idul Fitri kemarin itu ada pembayaran dari dinas dan langsung memerintahkan BJB untuk mencairkan ke semua rekening kader. Setelah lebaran juga kita mentransfer lagi sehingga insentif yang 4 bulan dari Januari 2022 sudah selesai,” ujarnya saat ditemui beritacianjur.com belum lama ini,
Ia menjelaskan, pembukaan rekening bersama sekitar 15 ribu kader bersifat rekening pribadi alias atas nama pribadi masing-masing kader. Proses awal pembuatannya, lanjut Iman, dimulai pada Januari 2022 lalu.
“Jadi versi kami, semuanya sudah tersalurkan ke rekening masing-masing kader, tinggal masing-masing kader mengambil ke rekening BJB. Bisa mengambil melalui atm atau langsung ke Bank BJB karena banyak yang tidak menggunakan atm,” katanya.
Saat disinggung terkait adanya surat kuasa pencairan oleh Koordinator Kecamatan (Korcam) Posyandu, ia mengakui bahwa lebih efektif tidak dilakukan dan lebih bagus diserahkan kepada masing-masing kader.
“Memang data di lapangan itu berubah-ubah Kang, mungkin salah satunya terkait ada data baru. Saya sih setuju tanpa ada surat kuasa korcam, kecuali kader memang sakit atau alasan lainnya sehingga bisa menguasakan ke pihak lain. Surat kuasa itu memang ada regulasinya. Dari awal kami sudah menawarkan pembuatan atm, namun itu kan diserahkan lagi ke masing-masing kader,” ungkapnya.
Ia mengakui Bank BJB belum memiliki cabang di setiap kelurahan. Solusi ke depan agar tidak terjadi permasalahan seperti sekarang ini, sambung Iman, akan ada Agen BJB Laku Pandai untuk memudahkan kader dalam hal penarikan.
“Mungkin nanti korcam bisa jadi Agen BJB Laku Pandai kalau di BRI seperti Brilink, tapi kalau di kami tidak perlu memakai mesin EDC,” katanya.
Saat disinggung terkait Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Cianjur menyalahkan pihak BJB, pihaknya menegaskan tak ingin menyalahkan siapapun.
“BJB dan dinas kan bermitra, saya tidak mau menyalahkan siapapun. Kita sudah sesuai perjanjian kerja sama (PKS), sudah menjalankan perintah dinas mentransfer ke semua rekening kader,” ucapnya.
Seperti diketahui, Kepala DPPKBP3A, Heri Suparjo, pernah menyatakan bahwa permasalahan belum diterimanya anggaran insentif oleh para kader itu di luar tanggung jawabnya. Pasalnya pihaknya mengklaim sudah memberikan anggaran kepada BJB dan proses keterlambatannya ada di pihak BJB.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik, Cianjur Riset Center (CRC), Anton Ramadhan menilai, permasalahan belum cairnya insentif kader posyandu semakin janggal dan dugaan penyelewengannya semakin kuat.
“Logika saja, dinas dan BJB sama-sama mengklaim sudah mentransfer insentif ke semua kader, lalu kenapa hingga saat ini para kader masih bingung dan mengaku belum menerima haknya sampai 5 bulan? Mereka (BJB dan DPPKBP3A) sudah transfer dari sebelum lebaran katanya, lalu mana uangnya? Kenapa kader belum bisa mendapatkan haknya? Jangankan mendapatkan haknya, informasi soal pencairan saja, para kader mengaku simpang siur,” pungkasnya.(gie)
