MESKI wartawan sudah berhasil menemui Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman dan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Cianjur, Tresna Gumilar, namun permasalahan tak dilanjutkannya pembangunan RSUD Sindangbarang tahap 2 belum terkuak. Kok bisa?
Ya, beritacianjur.com sudah dua kali bertanya, namun Herman enggan menjelaskan terkait pembangunan RSUD Sindangbarang yang terkatung-katung. Padahal, masyarakat Cianjur selatan kini tengah menunggu kejelasannya.
Pertemuan pertama terjadi pada saat orang nomor satu di Cianjur tersebut menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar RAPBD Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2020, Selasa (5/11/2019) lalu. Saat ditanya, tak sepatah kata pun keluar dari mulut Herman.
Lalu di hari berikutnya, saat Herman menghadiri lagi Rapat Paripurna di Gedung DPRD Cianjur, Rabu (6/11/2019), ia pun hanya hanya menyarankan agar persoalan RSUD Sindangbarang bisa ditanyakan ke Kadinkes Cianjur.
“Soal itu (RSUD Sindangbarang, red) koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan aja,” singkatnya sambil berlalu menuju mobil dinasnya.
Tak menerima penjelasan dari Plt Bupati, beritacianjur.com menemui Kadinkes Cianjur saat acara Cianjur Ngawangun Lembur (CNL), di Desa Cipetir Kecamatan Cibeber belum lama ini. Sayang, jawaban Tresna pun tak bisa mengobati rasa keingintahuan masyarakat Cianjur selatan soal nasib RSUD Sindangbarang.
Tresna mengklaim, Plt Bupati Cianjur dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil sudah sepakat bahwa pembangunan RSUD Sindangbarang akan dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Namun saat ditanya soal surat jawaban dari Gubernur terkait surat usulan dari Plt Bupati Cianjur, Tresna tak berkomentar.
“Jadi, Pak Plt Bupati itu pernah bertemu dengan Gubernur Jabar di Kuningan. Sepulang dari sana sepakat, RSUD Sindangbarang diserahkan pengelolaan pembangunannya oleh pemprov. Pemprov Jabar itu membutuhkan berapa puluh RS yang dikelola pemprov,” ucapnya.
Saat ditanya mengenai informasi dari Pemprov Jabar terkait kejelasan dan kelanjutan pembangunan RSUD Sindangbarang, Tresna enggan berkomentar dengan dalih bukan lagi ranah teknis.
“Itu mah sudah bukan lagi ranah teknis. Mungkin antar pimpinan Pemkab Cianjur dengan Pemprov Jabar sudah ada komunikasi, tapi saya tidak bisa bicara soal itu,” tuturnya.
Terkait potensi punishment akibat tidak melanjutkan pembangunan alias tak menyerap anggaran dana Banprov, Tresna pun enggan berkomentar. “Soal itu bisa tanyakan langsung ke bu Eva, itu teknis soalnya,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik, Cianjur Riset Center (CRC), Anton Ramadhan menegaskan, jawaban dari Plt Bupati dan Kadinkes tidak meyakinkan dan janggal.Ketika masyarakat Cianjur tengah menanti sebuah jawaban terkait RSUD Sindangbarang, sambung Anton, seharusnya baik Kadinkes maupun Plt Bupati bisa memberikan informasi yang sejelas-jelasnya.
“Jika memang pembangunan RSUD Sindangbarang ini tidak bermasalah, kenapa tidak mau berkomentar? Malah seharusnya informasikan kepada masyarakat dengan keterangan yang jelas dan jangan terkesan ditutup-tutupi,” tandasnya kepada beritacianjur.com kemarin
Tak hanya itu, Anton juga menilai janggal ketika hasil pertemuan tanpa adanya keputusan tertulis dari Gubernur, sudah dijadikan landasan keputusan oleh Plt Bupati Cianjur maupun Kadinkes Cianjur.”Logika saja, Plt Bupati itu belum mendapatkan jawaban dari Gubernur terkait surat usulan yang diajukannya ke Pemprov Jabar, lalu kenapa sudah main memutuskan tidak melanjutkan pembangunan RSUD Cianjur?” ungkapnya.
“Ingat, pembangunan RSUD Sindangbarang sudah tercantum dalam dokumen APBD. Jika tak dilanjutkan, malah jadi pelanggaran. Pembangunan tahap 1 sudah dikerjakan, kenapa hanya dari hasil obrolan bisa langsung memutuskan untuk tidak melanjutkan pembangunan?” sambungnya.
Anton menduga, wacana pengalihan pengelolaan RSUD Sindangbarang dari Pemkab Cianjur ke Pemprov Jabar hanya alasan belaka. Bahkan ia juga menduga, adanya masalah atau pelanggaran yang sudah dilakukan Dinkes, atau bahkan sengaja tidak dikerjakan tahun ini untuk bisa mengendapkan uang.
“Patut dicurigai. Perencanaannya sudah ada, anggarannya sudah turun, tapi tak dikerjakan. Ada apa ini? Plt Bupati Cianjur harus bertanggungjawab dan berikan penjelasan kepada masyarakat Cianjur,” pungkasnya.(gie)
