oleh

Wahai Wakil Rakyat Cianjur, di Malang 41 Anggota DPRD Ditahan KPK, Waspadalah!

Dugaan Dana Siluman Rp9,8 M di RKA BPKAD Cianjur

Beritacianjur.com – SETELAH munculnya dugaan dana siluman Rp9,8 M di Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Cianjur, sejumlah kalangan mengingatkan DPRD Cianjur agar teliti dan berhati-hati.

Setelah Pusat Kajian Kebijakan Publik, Cianjur Riset Center (CRC), kini giliran Cianjur People Movement (Cepot) yang mewanti-wanti para wakil rakyat, agar meminta kejelasan kepada Kepala BPKAD terkait anggaran acress sebesar Rp9,8 M.

Menurutnya, para anggota legislatif di Cianjur harus berkaca pada kasus suap pembahasan P-APBD Kota Malang tahun anggaran 2015. Tak hanya sang bupati, namun KPK juga menahan 41 dari 45 anggota DPRD Malang akibat kasus suap Rp7,5 M.

“Ya, kasus di Malang harus diingat oleh DPRD Cianjur. Karena jika dana siluman Rp9,8 M ini lolos tanpa ada kejelasan, lalu nantinya jadi temuan dan terbukti penyimpangan, maka DPRD juga dianggap terlibat karena sudah meloloskan anggaran yang tak jelas. Mau kejadian Malang terjadi di Cianjur?” ujar pentolan Cepot, Ahmad Anwar kepada beritacianjur.com, Rabu (20/11/2019).

Mau tidak mau, sambung pria yang karib disapa Ebes ini, DPRD Cianjur harus benar-benar teliti dan patut waspada terhadap sikap Kepala BPKAD Cianjur, Dedi Sudrajat, yang selalu bungkam saat diwawancara wartawan dan tak mampu menjelaskan saat rapat di Gedung DPRD Cianjur. 

“Logika saja, jika benar anggaran acress Rp9,8 M itu tidak bermasalah atau sudah sesuai dengan aturan, lalu kenapa Kepala BPKAD tak bisa memberikan penjelasan? Ada apa dengan acress ini?” tutupnya.

Sebelumnya, Direktur CRC, Anton Ramdhan mengingatkan, jika Kepala BPKAD Cianjur tidak bisa menjelaskan terkait alokasi Acress senilai Rp9,8 M, maka DPRD Cianjur harus mencoretnya. Menurutnya, hal itu harus dilakukan wakil rakyat karena adanya kejanggalan serta posisi APBD 2020 saat ini defisit.

Baca Juga  Wahai Plt Bupati, Kamu Harus Dengar Suara Ini

Anton menyebutkan, pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 58 menyebutkan, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memerhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jangan memuluskan anggaran yang tak jelas, apalagi posisi APBD 2020 saat ini posisinya defisit. Jangan aneh kalau banyak yang menilai acress Rp9,8 itu merupakan dana siluman, karena Kepala BPKAD-nya selalu bungkam,” paparnya.

Anton menegaskan, ketika Kepala BPKAD selalu bungkam terhadap wartawan dan tak bisa memberikan penjelasan kepada wakil rakyat, maka sudah melanggar Undang-Undang RI Nomor Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

“Pada pasal 3 disebutkan, pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, bagaimana mau transparan, ditanya saja sulit,” ungkapnya.

Anton menduga, pihak BPKAD secara sengaja memasukkan ‘anggaran siluman’ dalam belanja tambahan penghasilan PNS sebesar Rp 9,842 M. Jika dilihat dari kode rekening 5.1.1.02.06, anggaran yang disimpan yakni diperuntukkan tunjangan kinerja yang diberikan kepada PNS di BPKAD yang menduduki jabatan Acress.

“Pertanyaannya, jabatan apa Acress di BPKAD yang menerima tunjangan kinerja Rp 9,842 M? Siapa orang yang menerima tunjangan sebesar itu?” ungkap sang Direktur CRC, Anton.

Ia menilai, seharusnya anggaran acress adalah anggaran belanja pegawai di setiap SKPD untuk mengakomodir kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai. Besarnya anggaran acress, maksimal sebesar 2,5% dari total anggaran belanja pegawai di SKPD untuk gaji pokok dan tunjangan.

“Seharusnya penganggaran acress itu ada di pos belanja pegawai di setiap SKPD bukan hanya di BPKAD saja, karena menurut aturan, acress diperuntukkan mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, pangkat dan tunjangan keluarga serta adanya mutasi pegawai,” jelasnya.

Baca Juga  HMI Cianjur Turut Duduki Gedung Sate

“Kalau yang dilakukan oleh BPKAD dengan mencantumkan anggaran acress sebesar Rp 9,842 M dalam belanja tunjangan kinerja BPKAD, ini jelas-jelas sebuah kesengajaan untuk mencairkan uang Negara dengan alasan acress. Ini tidak bisa dibiarkan, dan Banggar DPRD yang saat ini tengah membahas RKA APBD 2020 jangan membiarkan tindakan korup seperti ini terjadi,” sambungnya.

Tak hanya itu, lanjut Anton, kejanggalan tersebut menjadi salah satu bukti jika penyusunan RKA dilakukan tanpa mematuhi aturan perundang–undangan, salah satunya Permendagri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020. Padahal, Kepala BPKAD Cianjur, Dedi Sudrajat yang juga sebagai pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD), merupakan pihak yang mengesahkan RKA dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Masa RKA dinas atau badan yang dipimpin pejabat yang mengesahkan RKA dan DPA dari setiap OPD isinya salah. Kita jadi bertanya, ini salah karena tidak tahu aturan atau disengaja? Mungkin kalau ketahuan lanjut terus ke pencairan, tapi kalau ketahuan bilang salah ketik,” pungkasnya.(gie)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Timeline