BERITACIANJUR.COM – Ribuan guru yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Kabupaten Cianjur, melakukan seruan aksi damai di Gedung DPRD Cianjur, Senin (6/10/2025). Mereka menuntut menuntut agar guru honorer dan guru yang mengajar di madrasah dapat mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketua PD PGM Kabupaten Cianjur, H Miad Zainal Muttaqin, mengatakan tuntutan atau aspirasi yang disampaikan saat seruan aksi tersebut, dilakukan berdasarkan atas keluhan yang selama ini dirasakan oleh para guru honorer dan guru swasta di seluruh jenjang madrasah di Cianjur.
“Iya kali ini sekitar 1.000 guru yang hadir, semuanya ingin menyampaikan keluhan dan aspirasi kami kepada pemerintah terkait hak-hak kami,” ujar Miad kepada wartawan.
Menurutnya, baik honorer maupun guru yang mengabdi di madrasah juga berhak mengikuti seleksi PPPK, layaknya para guru yang mengajar di sekolah negeri.
“Selama ini honorer yang mengajar di madrasah itu tidak bisa mengikuti seleksi PPPK karena alasan mengajar di swasta, sebab itu kami ingin mendobrak itu, dari pimpinan pusat mengintruksikan supaya kita juga ingin statusnya sama dengan guru di negeri juga,” imbuhnya.
Terlebih antara guru negeri dengan guru swasta sama-sama bertugas dalam mencerdaskan bangsa. Artinya, sambung dia, hak dan kewajibannya disamaratakan terkait status jabatannya.
“Jangan sampai hanya karena beda status antara negeri dan swasta itu, jadi ada perbedaan. Padahal jasanya sama untuk mencerdaskan bangsa,” ucapnya.
Ia mengungkapkan, hasil seruan aksi damai pihaknya berujung beraudiensi di ruang paripurna dan surat tuntutannya pun diterima serta ditandatangani langsung oleh Wakil Ketua DPRD Cianjur.
“Alhamdulillah tadi surat tuntutan kami diterima dan nanti menjadi bahan untuk laporan kami ke pusat, bahwa kami sudah melakukan audiensi dan bersilahturami dengan para anggota DPRD Cianjur,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Cianjur, Ganjar Ramadhan mengaku pihaknya telah menerima aspirasi yang disampaikan para honorer dan guru madrasah.
Rencananya, pihaknya bakal membuat peraturan daerah (perda) yang berkaitan dengan tuntutan para guru madrasah, serta akan diusulkan kepada Bupati Cianjur berdasarkan peraturan perundang-undanganya yang berlaku.
“Tentunya kita juga harus mengawal aspirasi guru-guru madrasah, adapun yang sudah mendapatkan inpassing dan yang belum itu kurang lebih sekitar 2.800 lebih. Terkait anggaran sertifikasi, mudah-mudahan tadi perbincangan dengan Kemenag Cianjur segera cair,” pungkasnya.(gil)
