BERITACIANJUR.COM – Suasana tegang mewarnai audiensi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Cipayung Plus, dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Cianjur di Pendopo Cianjur, Rabu (3/9/2025).
Koordinator Aksi Cipayung Plus sekaligus Ketua HMI Cianjur, Ridha Nestu Adidarma, mengatakan suasana tegang terjadi karena adanya kekecewaan dari mahasiswa karena tidak mendapatkan jawaban konkret dari Pemkab dan DPRD Cianjur.
“Kami tidak percaya pada Pemkab Cianjur. Dalam pembahasan hanya terjadi saling lempar tanggung jawab antara DPRD dan Pemkab Cianjur. Sampai sekarang pun belum ada penjelasan juklak juknis secara jelas, baik soal perda maupun pergub,“ ujarnya usai audiensi.
Dalam audiensi tersebut, sambung dia, mahasiswa mendesak adanya transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan informasi publik, salah satunya terkait 9 program prioritas Bupati Cianjur.
Menurutnya, 9 program tersebut antara lain Rp25 juta per RT/tahun; sembako terjangkau dan revitalisasi pasar induk serta pasar tradisional; lapangan pekerjaan mudah dan insentif pelaku usaha mikro; pembangunan lima cluster tempat wisata dunia; bantuan Rp300 juta per pesantren, diniyah, dan lembaga keagamaan, seni budaya serta kelompok petani dan nelayan.
“Lalu ada program layanan sekolah gratis; pelayanan wifi gratis bagi sekolah; program beasiswa sekolah, kuliah, insentif guru, tutor, dan dosen; serta program peningkatan kesejahteraan kepala desa, lembaga desa, lembaga permasyarakatan, kader posyandu dan pos KB,“ paparnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga menyoroti partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara di Kabupaten Cianjur, serta mendesak reformasi Polri, usut tuntas oknum aparat kepolisian atas tindak kekerasan kepada demonstran, sanksi tegas dan tindakan hukum tanpa kompromi kepada semua yang terlibat atas tindak kekerasan tersebut, evaluasi menyeluruh pola keamanan aksi yang selama ini identik dengan kekerasan bukan perlindungan.
“Selanjutnya, kami juga menuntut reformasi DPRD Cianjur. Soal saling lempar tanggung jawab saat audiensi, ketika memang tidak ada, harusnya jawab saja tidak ada. Kalau ada, buka datanya. Itu kan sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” katanya.
Ridha juga menyampaikan, pihaknya kecewa terkait adanya perubahan tempat audiensi dan keterlambatan dimulainya audiensi. Acara yang semula ditentukan di Gedung DPRD Cianjur, sambung dia, tiba-tiba karena ada arahan dari para ketua dialihkan ke Balai Prayoga Pendopo Cianjur.
“Kita juga sudah menunggu kesepakatan dari para ketua, lalu tiba-tiba diarahkan ke Balai Prayoga. Padahal jadwalnya sudah ditentukan pukul 11.30, kita pun datang tepat waktu. Tapi ketika sampai di sini, justru menunggu lama. Sudah menunggu 1,5 jam, begitu masuk forum, jawaban yang kita terima pun masih bola panas,“ katanya.
Selain membeberkan kekecewaannya, Ridha juga memberi pesan khusus kepada Bupati Cianjur, agar tidak bersikap seperti raja di negara demokrasi. Sorotan mahasiswa, lanjut dia, berfokus pada prinsip dasar demokrasi, yakni transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik.
“Kami butuh bupati yang mengerti penderitaan rakyat dan tahu cara memberi solusi. Hari ini kami menuntut narasi yang sama dengan tahun 1998, soal partisipasi dan transparansi. Itu hak rakyat yang sudah dituliskan dalam Undang-Undang,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia juga menilai kondisi Pemkab Cianjur saat ini tidak baik-baik saja. “Kondisinya agak lucu. Kalau kita bongkar satu per satu, banyak sekali masalahnya. Tapi kita ini seakan jadi golongan kelas tiga pemegang data, padahal ketika kita bawa data, selalu dituduhkan dari mana asalnya. Karena mahalnya data di daerah yang tidak demokrasi, kita bisa sebut ini kerajaan baru sekarang,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian, mengatakan terkait isu yang disoroti mahasiswa soal pembangunan, kesehatan, pendidikan, dan transparansi publik, ia mengaku tetap berupaya memberikan jawaban terbaik untuk masyarakat.
“Kita berusaha sebisa mungkin memberikan jawaban dan pekerjaan terbaik untuk masyarakat Cianjur. Kalau sempat menunggu lama, itu karena saya harus lebih dulu bertemu ulama dan sesepuh, yang juga bagian dari masyarakat yang harus kita dengarkan,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Cianjur, Metty Triantika, menyebutkan akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa, salah satunya soal transparansi dan informasi publik.
“Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa diakomodir dan jadi atensi lebih bagi Pak Bupati. Kami di DPRD juga ikut mengoreksi diri,” tandasnya.
Menurutnya, desakan mahasiswa ini merupakan pengingat bagi Bupati untuk menepati janji-janji programnya.
“Lebih ke isu lokal sebenarnya, jadi pengingat agar pemerintah kembali fokus pada janji-janji yang dulu pernah disampaikan,” tutupnya.(gil)
