BERITACIANJUR.COM – Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Cianjur, Beni Irawan, menyoroti ketidaktepatan desil yang masih menjadi persoalan dalam penyaluran bantuan pemerintah di Cianjur,
Di Cianjur, sambung Beni, sejumlah warga yang layak menerima bantuan justru memiliki status desil tinggi sehingga tidak masuk dalam sasaran penerima bantuan.
“Gara-gara ketidaktepatan desil jadi banyak warga yang seharusnya menerima jadi tidak menerima karena desilnya tinggi. Persoalan itu juga turut disampaikan dalam rapat bersama di DPRD Cianjur,” ujarnya, Senin (5/10/2026).
Seperti diketahui, desil merupakan pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif. Tingkatan desil dibagi menjadi 10 kelompok. Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi persoalan karena bantuan pemerintah selanjutnya masih menyasar masyarakat dengan status desil 1 hingga 4. Sementara, di lapangan masih ditemukan warga lanjut usia dan jompo malah memiliki status desil tinggi.
“Jadi itulah masalah yang paling krusial, warga yang benar-benar harus menerima malah tidak. Selain itu, untuk bantuan selanjutnya, masih desil 1 sampai 4. Sementara, banyak lansia atau jompo status desilnya tinggi,” jelasnya.
Beni menilai data desil saat ini masih belum sepenuhnya tertata dan terdapat ketidaksesuaian antara kondisi warga dengan data yang tercatat.
“Memang untuk saat ini terkait dengan datanya masih acak-acakan. Tapi selanjutnya, data tersebut diharapkan sudah valid. Diharapkan setelah adanya rapat tadi ada beberapa masukan, perbaikan sambil berjalan,” tuturnya.
Ia mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab kesalahan dalam penentuan status desil karena keputusan terkait data tersebut berada di pemerintah pusat. Namun, berdasarkan pengecekan di lapangan, ditemukan ketidaksesuaian yang diduga berkaitan dengan kesalahan tagging.
“Terkait dengan banyaknya kesalahan dalam penentuan status desil, saya juga tidak terlalu paham, karena keputusannya ada di pemerintah pusat. Tapi hasil pengecekan di lapangan, ketidaksesuaian data desil kemiskinan warga akibat kesalahan tagging,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur Rian Purwa Wiwitan meminta seluruh instansi dan dinas terkait tidak berjalan sendiri-sendiri dalam melakukan perbaikan data.
“Kami juga berharap setiap instansi dan dinas untuk menurunkan ego sektoralnya. Agar perbaikan desil dapat segera dilakukan, dan bantuan-bantuan dari pemerintah benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.(zal)
