BERITACIANJUR.COM – Menghadapi perubahan iklim, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengkhawatirkan potensi dampak buruk terhadap periode tanam dan produksi pertanian di Cianjur.
Selain penurunan kuantitas beras yang dihasilkan, ia pun mengkhawatirkan bakal berdampak pada kualitas beras unggulan petani Cianjur.
Menghadapi hal tersebut, Eddy menyampaikan urgensi membangun kesadaran bersama menghadapi dampak perubahan iklim.
“Kesadaran bersama tersebut dilakukan untuk mempertahankan periode tanam dan memaksimalkan produksi pertanian,“ ujarnya saat ditemui di Universitas Suryakancana (Unsur) Cianjur, Senin (25/11/2024).
Menurutnya, perubahan iklim membuat periode tanam dan panen petani tidak teratur. Alhasil, Eddy menegaskan pentingnya dilakukan seruan melindungi petani dari perubahan iklim yang semakin memburuk dan telah berubah menjadi krisis iklim.
“Perubahan iklim telah membuat periode tanam dan panen petani padi menjadi tidak teratur. Dampaknya adalah pada penurunan kuantitas beras yang dihasilkan. Lebih jauh dari itu kualitas beras unggulan Petani Cianjur dikhawatirkan juga terkena dampaknya,” katanya.
“Melihat kondisi itu, harus ada upaya memberikan perlindungan bagi petani dengan kebijakan seperti teknologi pengelolaan lahan, kalender tanam, pemberian varietas unggul yang adaptif hingga Asuransi Pertanian. Semuanya dilakukan untuk melindungi petani dari dampak krisis iklim,” sambung dia.
Dampak perubahan iklim, lanjut Eddy, dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari peningkatan suhu ekstrem di Bogor hingga perubahan siklus panen di Cianjur. Bahkan Jakarta hampir selalu masuk sebagai kota dengan kualitas udara terburuk dunia pada Agustus 2024 dengan indeks kualitas udara (AQI) yang masuk dalam kategori tidak sehat.
“Tidak benar kalau dampak perubahan iklim hanya dirasakan oleh warga perkotaan saja. Dampak perubahan iklim ini justru berdampak pada saudara-saudara petani dan nelayan. Dampak ekonominya menyebabkan pendapatan mereka berpotensi berkurang akibat adanya perubahan iklim ini,” paparnya.
Untuk melindungi para petani dari perubahan iklim ekstrem, ia menilai perlu adanya percepatan transisi energi menuju energi terbarukan yang bersih dan ramah lingkungan. Pihaknya juga mendorong RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBET).
“Peralihan dari energi fosil ke energi hijau bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Selain untuk ketahanan energi, langkah ini juga merupakan wujud komitmen Indonesia dalam dekarbonisasi ekonomi pada tahun 2060,” jelasnya.
Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya peran kampus dan akademisi dalam memberikan solusi berbasis riset. Ia mengajak akademisi dan para mahasiswa di Cianjur berkolaborasi dalam upaya menjaga lingkungan dan mencegah dampak krisis iklim.
“Saya mengajak kampus untuk aktif berkontribusi dalam kebijakan yang mendukung transisi energi dan MPR RI siap memfasilitasi. Dengan sinergi kelembagaan yang kuat, dukungan legislasi yang progresif, dan kolaborasi aktif dengan kalangan akademisi, Indonesia optimis dapat mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, udara bersih, dan ketahanan energi yang berkelanjutan,” tutupnya.(gil)
