BERITACIANJUR.COM – Massa Dewan Pimpinan Kabupaten Serikat Perjuangan Rakyat (DPK-SPRI) menggeruduk Pendopo Cianjur, Senin (25/8/2025). Massa aksi menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur untuk merealisasikan Universal Health Coverage (UHC).
Ketua DPK-SPRI Cianjur, Rudi Agan mengatakan, UHC merupakan program di mana masyarakat yang tidak mampu bisa berobat gratis di rumah sakit. Menurutnya, program ini seharusnya sudah bisa berjalan di Cianjur.
“Kalau sudah UHC, masyarakat tidak mampu yang belum terdaftar BPJS bisa langsung masuk rumah sakit gratis tanpa biaya sepeser pun. Tapi di Cianjur sampai sekarang belum ada,” ujar Rudi, Senin (21/8/2025).
Ia menyebut, saat ini di Cianjur masih ditemukan masalah krusial, salah satunya pemutusan sepihak tanpa konfirmasi apapun terkait kepesertaan BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran).
“Banyak peserta tiba-tiba diputus tanpa verifikasi, padahal mereka tidak mampu. Ini sangat merugikan,” imbuhnya.
Rudi menilai, Pemkab Cianjur terlalu sibuk dengan pencitraan ketimbang memikirkan nyawa warganya.
“Kalau tidak bisa UHC, minimal ada solusi konkret bagi warga yang sakit tapi tidak punya BPJS. Faktanya di rumah sakit banyak pasien menjerit tidak bisa pulang sebelum melunasi biaya,” ungkapnya.
“Jangan hanya pencitraan terus, gorol terus, sementara nyawa masyarakat tidak dipikirkan, padahal kan bupati background pendidikannya dokter artinya kesehatan,” tambahnya.
Partisipasi Kepesertaan BPJS Cianjur di Bawah 80%
Sementara itu, Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian mengungkapkan, Pemkab Cianjur berkomitmen untuk menerapkan UHC, meskipun masih ada kendala teknis terkait kepesertaan dan keaktifan warga dalam membayar iuran BPJS.
“Memang kemarin ada kendala, sekitar 126 ribu masyarakat kita dicabut kepesertaannya oleh kementerian. Tapi pemerintah daerah tidak tinggal diam, kita ambil alih untuk membayarkan mereka yang tidak mampu,” jelasnya.
Menurutnya, syarat UHC adalah 98 persen partisipasi kepesertaan dan 80 persen keaktifan. Hingga kini, kata Wahyu, keaktifan warga Cianjur masih di bawah 80 persen.
“Kalau kepesertaan sudah memenuhi, hanya keaktifannya belum. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini UHC bisa terwujud di Cianjur,” tambahnya.
Wahyu juga menyinggung kesadaran masyarakat Cianjur dalam membayar iuran BPJS dan mengkritik warga sebenarnya mampu tetapi enggan membayar.
“Harganya Rp35 ribu, sama seperti sebungkus rokok. Jangan sampai ada yang bilang miskin tapi rokok beli, iuran BPJS tidak. Untuk yang betul-betul miskin, yang hanya bisa memenuhi kebutuhan primer, kita siap bantu sampai selesai rawatannya,” pungkasnya.(gap)
