BERITACIANJUR.COM – KABAR tak sedap seolah enggan berhenti menghampiri Dinas Kesehatan (Dinkes) Cianjur. Ketika dugaan korupsi BPJS dan masalah keterbukaan informasi tengah ramai diberitakan, kini muncul kejadian lucu, yakni Cianjur Independent Society (CIS) memberikan sumbangan 1 rim kertas HVS kepada Dinkes Cianjur. Kok bisa? Apa tak mampu membeli sendiri?
Sekretaris CIS, Muhammad Ridwan menegaskan, sumbangan tersebut merupakan bentuk kekecewaannya atas pelayanan buruk Dinkes Cianjur, yang hanya memberikan tanda terima dalam bentuk sobekan kertas kecil, usai pihaknya memberikan surat permohonan data dan informasi publik.
“Ini parah dan memalukan, masa iya sekelas Dinkes Cianjur tak mampu membeli kertas HVS untuk membuat tanda terima. Jadi, saat dua kali kami meminta data ke Dinkes Cianjur, mereka ngasih tanda terimanya cuma ngasih sobekan kertas, lalu dicap dan ditandatangani. Khawatir tidak mampu beli sendiri, makanya kami sumbang kertas HVS 1 rim,” ujarnya kepada beritacianjur.com, Jumat (16/6/2023).
Ridwan mengaku, sumbangan kertas tersebut langsung diberikan kepada Kepala Dinkes Cianjur, dr Irvan Nur Fauzy saat pertemuan di Kantor Dinkes Cianjur, Kamis (15/6/2023).
“Bukan hanya karena tanda terima itu bakal kami gunakan saat pelaporan ke KIP dan Ombudsman, tapi memang seharusnya Dinkes Cianjur itu profesional,” katanya
Sementara itu, saat pertemuan dengan CIS dan mendapatkan sumbangan kertas, Irvan terlihat tertawa. “Ini mah nyindir. Tapi ini jadi bahan masukan, akan saya perbaiki. Karena ketika yang lain sudah digital, ini masih primitif. Akan kami perbaiki,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, setelah dua kali mengajukan permohonan data dan informasi publik namun tak kunjung diberikan, Cianjur Independent Society (CIS) akan segera melaporkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Cianjur ke Komisi Informasi Publik (KIP) dan Ombudsman.
Sekretaris CIS, Muhammad Ridwan membenarkan, pihaknya sudah dua kali mengajukan permohonan data informasi publik ke Dinkes Cianjur, namun hingga saat ini masih belum terealisasi.
“Permohonan pertama 12 April 2023, lalu yang kedua 14 Juni 2023. Bahkan saat kemarin (15/6/2023) bertemu dengan kadisnya pun masih belum kami dapatkan. Kata kadis masih harus konsultasi dulu terkait permohonan kami,” ujarnya kepada beritacianjur.com, Jumat (16/6/2023).
Dari sejumlah data yang diminta, Ridwan mengatakan, salah satunya yang bekaitan dengan munculnya dugaan korupsi di Dinkes Cianjur atau adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terkait kelebihan pembayaran iuran pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) kelas 3 sebesar Rp1.163.400.000,-.
“Berkaitan dengan itu, salah satunya kami meminta dokumen perjanjian kerja sama antara Dinkes Cianjur dengan BPJS Kesehatan, terkait pendaftaran warga tidak mampu sebagai peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD untuk tahun 2020, 2021 dan 2023,” ungkapnya.
Sedangkan untuk data lainnya yang diminta CIS antara lain, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur TA 2020, 2021, dan 2022, Dokumen laporan realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Semester Pertama TA 2020, 2021 dan 2022, serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan TA 2020, 2021 dan 2022.
“Landasan serta dasar hukum kami meminta dokumen tersebut adalah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ucapnya.(ziz/gie)
