BERITACIANJUR.COM – Sejumlah guru honorer di Cianjur yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu mengeluhkan rendahnya gaji. Ketika sebelum diangkat menerima gaji Rp750 hingga Rp 1 juta lebih per bulan, kini hanya Rp300 ribu per bulan.
Akibatnya mereka menolak untuk menandatangani kontrak kerja sebagai bentuk protes. Bahkan, ribuan guru dan tenaga teknis di lingkungan pendidikan mengancam bakal menggelar aksi unjuk rasa pada pekan.
Hal tersebut diungkap oleh salah seorang tenaga pendidikan di Kecamatan Takokak berinisial UR. Menurutnya, gaji yang diterima setelah berstatus PPPK Paruh Waktu jauh lebih rendah ketimbang saat masih menjadi honorer.
“Jadi para guru dan pegawai teknis di lingkungan pendidikan ini sudah dua kali mendapatkan kontrak kerja sebagai PPK paruh waktu. Kontrak pertama tidak dicantumkan besaran gaji, Sedangkan kontrak kedua gaji guru Rp300 ribu per bulan dan pegawai teknis Rp500 ribu per bulan,“ ungkapnya, Sabtu (7/2/2026)
.
Saat mengetahui kecilnya nominal gaji, sambung dia, para guru sangat kaget bahkan informasi tersebut langsung heboh di kalangan PPPK paruh waktu, karena jauh lebih rendah dibandingkan ketika masih menjadi tenaga honorer.
“Sekarang tuh statusnya memang jadi jelas, tapi gaji jadi tidak layak. Ketika honorer yang sudah lama bekerja gajinya Rp750 ribu hingga Rp 1 juta per bulan, bahkan yang puluhan tahun bisa lebih dari Rp1 juta per bulan. Kini kaget gajinya Cuma Rp300 ribu per bulan,“ terangnya.
Protes yang datang dari para guru PPPK paruh waktu pasca-terbitnya surat kontrak itu dibenarkan Ketua Forum Guru dan Tenaga Pendidikan Nasional Kabupaten Cianjur, Edwin Solehudin. Menurutnya, mereka menolak untuk menandatangai kontrak kerja tersebut.
Ia menilai, protes muncul karena para guru juga mengetahui informasi dari pemerintah pusat yang mengarahkan agar besaran haji PPK paruh waktu disesuaikan dengan nilai gaji saat honorer.
“Arahan dari pusat kan jelas nilai gajinya disesuaikan saat honorer, ini malah ada yang turun setengahnya bahkan ada yang turun sampai 80 persen dari pendapatan sebelumnya saat masih menjadi honorer. Jadi sebagian besar memang menolak tanda tangan karena nilai gajinya sangat rendah,“ paparnya.
Tak hanya menolak menandatangani kontrak kerja, Edwin juga menyebutkan, ribuan guru dan tenaga pendidikan merencanakan untuk menggelar aksi di gedung DPRD Cianjur pada pekan depan, guna mempertanyakan rendahnya nilai gaji.
“Tapi mungkin kami akan memastikan terlebih dahulu, berkomunikasi dulu dengan dinas terkait. Setelah itu, sekitar 2.500 guru akan unjuk rasa ke gedung DPRD pekan depan,“ pungkasnya.(gil)
