BERITACIANJUR.COM – SEBANYAK 50 persen lebih dokter spesialis PNS RSUD Sayang Cianjur memberikan jasa keahliannya di Rumah Sakit Dr Hafiz (RSDH) Cianjur. Sejumlah kalangan menduga kondisi tersebut yang menyebabkan masih buruknya pelayanan kesehatan di RSUD Sayang Cianjur.
Fakta tersebut terungkap saat Komisi D DPRD Cianjur melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke satu-satunya rumah sakit swasta di Cianjur, RSDH, Senin (19/7/2021) lalu. Temuan tersebut pun langsung diungkap oleh Ketua Komisi D, Sahli Saidi.
“Saat sidak kita cek semuanya, dari mulai tempat tidur Covid-19, pelayanan hingga jumlah tenaga kesehatan. Salah satu yang menjadi sorotan banyaknya dokter PNS RSUD Sayang Cianjur yang praktik juga di RSDH. Mungkin ini memang boleh, tapi harus kita telusuri apakah ada dampak negatif yang berkaitan masih adanya pelayanan buruk atau tidak?” ujarnya kepada wartawan belum lama ini.
Sahli mengaku masih sering mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya pelayanan buruk dan sering telatnya penanganan dari tenaga kesehatan di RSUD Cianjur. Dengan banyaknya dokter PNS nyambi ke rumah sakit swasta, sambung dia, harus diawasi terkait jam kerja dan dari sisi maksimalnya pelayanan yang diberikan para dokter.
“Sidak ke RSDH karena banyak laporan negatif. Tapi dari hasil temuan banyak dokter yang ‘nyambi’ ini, kita juga harus awasi terkait permasalahan ini yang berkaitan dengan RSUD Sayang Cianjur. Kita akan cek jadwal praktiknya, cek soal apakah ada dokter yang mangkir dari tugas utamanya atau tidak,” tegasnya.
Sahli mengaku alasan pihaknya menyoroti permasalahan tersebut dikarenakan di kota lain pernah terjadi masalah yang serupa, yakni banyaknya dokter yang mengabaikan tugas utamanya dalam melayani masyarakat pasien yang ada di rumah sakit milik pemerintah daerah.
“Khawatirnya, para dokter keasyikan ‘nyambi’ di rumah sakit swasta dan akhirnya hanya bisa maksimal di salah satu rumah sakit,” ungkapnya.
Jika benar para dokter spesialis PNS lebih memaksimalkan pelayanannya di rumah sakit swasta, Sahli menilai langkah yang diambil para dokter itu tidak bijak dan tidak mengedepankan asas kepedulian bagi masyarakat kalangan bawah.
“Bukan tidak boleh ‘nyambi’ di rumah sakit swasta. Asalkan bisa keduanya maksimal dan diatur sebaik mungkin dari sisi pelayanan dan jadwal praktiknya, ya itu sah-sah aja. Hal yang terpenting, ingat tugas utama dan jangan karena adanya program BPJS lalu para dokter lebih mengutamakan rumah sakit swasta,” bebernya.
“Gara-gara ini, jangan sampai ada dokter telat melayani pasien, pasiennya harus menunggu lama mendapatkan pelayanan. Saya tegaskan sekali lagi, dokter PNS memang tak dilarang ‘nyambi’ di swasta, tapi tetap harus memprioritaskan rumah sakit pemerintah karena berstatus pegawai negeri sipil (PNS),” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik, Cianjur Riset Center (CRC) Anton Ramadhan menduga, banyaknya dokter spesialis PNS RSUD Sayang Cianjur yang ‘nyambi’ di RSDH, menjadi salah satu penyebab utama masih buruknya pelayanan kesehatan di RSUD Sayang.
“Salah satu hal yang harus disoroti adalah jam kerja. Logika saja, ketika hanya berkeliaran di saat jam kerja saja, PNS bisa disanksi, apalagi ini ‘nyambi’ kerja di tempat lain. Jadi, cek jadwal praktik para dokter PNS tersebut. Lalu, awasi juga jadwal visit dokter kunjungi pasien. Jangan sampai ada dokter PNS telat visit gara-gara mengutamakan visit dulu di tempat lain,” terangnya.
“Pemkab Cianjur harus berani melakukan langkah tegas untuk menertibkan dokter PNS yang selama ini ikut bekerja di rumah sakit swasta. Tegas bukan berarti melarang dokter kerja di swasta, tapi tetap harus menjadikan RSUD sebagai skala prioritas. Lalu untuk rumah sakit swasta, seharusnya bisa juga menciptakan atau menyediakan dokter spesialis non PNS lebih banyak lagi. Itu semua agar pelayanan kesehatan di semua rumah sakit di Cianjur bisa maksimal,” pungkasnya.(gie)
