TERNYATA, tak hanya muncul dugaan adanya penyimpangan anggaran Covid-19, namun Dinas Kesehatan (Dinkes) Cianjur juga diduga membeli alat rapid test corona yang tidak akurat dan tidak direkomendasikan BNPB.
Penulis: Gia Gusniar
Rapid Test Massal Gencar Dilakukan, Barang dan Anggarannya dari Mana?
KINERJA Dinas Kesehatan (Dinkes) Cianjur yang dinilai lamban dalam penanganan Covid-19 masih terus disoroti. Selain adanya dugaan penyimpangan anggaran Covid-19, kini muncul penilaian bahwa sejumlah penjelasan Kepala Dinkes Cianjur tak sesuai dengan fakta di lapangan. Benarkah?
Ada Dugaan Mark Up Dana Corona, Dinkes Cianjur Enggan Berikan Data
SETELAH muncul dugaan penyimpangan atau mark up dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB), Dinas Kesehatan (Dinkes) Cianjur enggan memberikan data terkait pengelolaan anggaran Covid-19. Ada apa?
Keterlambatan Penanganan Covid-19 Berpotensi Ancam Pejabat Dinkes Dipidana Mati
AKIBAT keterlambatan penanganan dan adanya indikasi penyimpangan anggaran Covid-19, sejumlah pejabat Dinas Kesehatan (Dinkes) Cianjur terancam pidana mati. Benarkah?
Disebut Bohongi Wakil Rakyat, Kadistan Cianjur Salahkan Dinas Sosial
SETELAH dianggap membohongi para wakil rakyat, kini Kepala Dinas Pertanian (Kadistan) Cianjur, Mamad Nano secara tidak langsung menyalahkan Dinas Sosial Cianjur. Nano menyebutkan, pengadaan beras untuk dapur umum bagi warga terdampak Covid-19 seharusnya dilakukan pihak Dinas Sosial.
Telak Dibohongi Kadistan, Wakil Rakyat Geram
TERNYATA, penjelasan Kepala Dinas Pertanian (Kadistan) Cianjur, Mamad Nano kepada Komisi B DPRD Cianjur terkait adanya surat edaran dari Kementerian Sosial yang mengharuskan pengadaan beras untuk warga terdampak corona belanja ke Bulog, diduga tidak benar alias mengada-ada. Benarkah?
Gara-gara Beras Bau, Wakil Rakyat Menggebu, Kadistan dan Kepala Bulog Dicecar
BERAWAL dari kekecewaan adanya temuan beras tak layak konsumsi yang dipasok ke dapur umum bagi warga terdampak Covid-19, Komisi B DPRD Cianjur menggelar rapat dengan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Perum Bulog Sub Divre Cianjur, di Gedung DPRD Cianjur, Jumat (8/5/2020).
Pembelian Beras dari Bulog untuk Dapur Umum Dinilai Rugikan Negara dan Masyarakat
PERSOALAN Perum Bulog Sub Divre Cianjur yang memasok beras medium ke dapur umum bagi warga terdampak Covid-19, ternyata bukan hanya dari segi kualitas atau dinilai wakil rakyat berasnya tak layak konsumsi saja, namun juga dianggap menimbulkan kerugian negara. Benarkah?
Cianjur Rencanakan Terapkan PSBB Parsial di 18 Kecamatan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur merencanakan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Parsial. Berdasarkan pemaparan persiapan PSBB Parsial yang dikeluarkan Pemkab Cianjur, rencananya akan diterapkan di 18 kecamatan.
Misi Kemanusiaan, PHRI, Paguyuban Tionghoa dan Sunda Wani Gencar Salurkan Bantuan
SEJUMLAH lembaga dan perorangan terus menggalang dana untuk menangani masalah akibat virus corona di Indonesia.