BERITACIANJUR.COM-PUSAT Kajian Kebijakan Publik, Cianjur Riset Center (CRC) mengingatkan DPRD Cianjur agar bisa terlepas dari dugaan yang selama ini mencuat. Dugaannya, para wakil rakyat disebut-sebut dikibuli Pemkab Cianjur terkait penyusunan dan pelaksanaan APBD Cianjur.
Direktur CRC, Anton Ramadhan menegaskan, peringatan untuk DPRD tersebut muncul berkaitan dengan adanya dugaan dikibulinya para anggota legislatif oleh eksekutif, tepatnya dalam persoalan pembahasan RAPBD 2020 khususnya terkait pemberian Tunjangan Penghasilan PNS (TPP) 2020.
“Kami masih pegang datanya, dugaannya sangat kuat, yakni anggaran yang dibahas, disepakati serta disetujui oleh DPRD tidak sama dengan yang dilaksanakan oleh pihak Pemkab Cianjur. Itu terjadi pada saat pembahasan RAPBD 2020. Jangan sampai itu bisa terjadi kembali dan DPRD harus bisa kritis dan fokus,” ujarnya kepada beritacianjur.com, Minggu (17/10/2021).
Anton mengklaim memiliki data yang menunjukkan bahwa dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Sartuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan dokumen Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang dibahas DPRD, dalam pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan Kebijakan Umum APBD-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disepakati antara Pemkab Cianjur dengan DPRD Cianjur.
“Dengan adanya permasalahan ini, DPRD jangan mau diam saja, tapi harus lebih kritis. Itu pembahasan RAPBD 2020, dan bukan tidak mungkin modus atau alurnya masih dilakukan oleh Pemkab Cianjur dalam pembahasan RAPBD 2022.
Indikasi hal tersebut bisa terjadi kembali, sambung Anton, terlihat dalam tahapan pembahasan Rancangan APBD Cianjur tahun anggaran 2022, yang dinilainya tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2022.
Anton menambahkan, berdasarkan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD yang tertera pada Permendagri tersebut, seharusnya saat ini sudah memasuki tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD.
“Namun janggalnya, berdasarkan pengakuan dari para anggota DPRD Cianjur, hingga saat ini mereka masih belum menerima dokumen berupa Rancangan APBD 2022. Ini sangat janggal, jangan sampai DPRD Cianjur diduga dikibuli lagi,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Anton menilai DPRD Cianjur harus segera bersikap agar tidak muncul dugaan adanya kongkalikong antara DPRD dengan Pemkab Cianjur dalam persoalan pembahasan dan pelaksanaan APBD Cianjur.
“Sekarang dugaan yang muncul DPRD dikibuli Pemkab Cianjur. Tapi kalau DPRD Cianjur hanya diam saja, bukan tidak mungkin muncul dugaan bahwa DPRD kongkalikong dengan Pemkab Cianjur terkait adanya pelanggaran pada pelaksanaan APBD,” pungkasnya.(gie)
