Ini Warning untuk Plt Bupati dari Apdesi Jabar

Beritacianjur.com – PERANGKAT desa tidak perlu takut terhadap kepala desa dan wajib patuh kepada bupati. Pernyataan Ketua Umum Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Mujito di Pendopo Cianjur itulah yang membuat geram Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Jabar, Enjoy Rizky. Kenapa?

Enjoy menegaskan, pernyataan tersebut sudah politis, apalagi dilontarkan di Pendopo Cianjur. Ia berharap, Ketua PPDI Cianjur bisa menghubungi ketua umumnya untuk bisa duduk bareng bersama pengurus Apdesi.

“Mohon maaf kalau bicara saya semangat di Cianjur ini, karena dipicu sama kabar adanya pernyataan dari Ketum PPDI. Kalau benar seperti itu, apa maunya saudara Mujito? Saya ingin tahu ada apa di belakangnya sehingga saudara Mujito berbicara lantang seperti itu? Apalagi itu di Pendopo Cianjur, sudah sangat politis,” ujarnya saat konferensi pers di Sekretariat DPC Apdesi Cianjur, Kamis (31/10/2019)

Tak hanya itu, Enjoy juga memberikan ‘warning’ kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur untuk tidak mengotak-ngotakkan kepala desa. Pasalnya, hal tersebut berbahaya bagi pihak Pemkab Cianjur.

“Mudah-mudahan ini tidak benar, karena saya mendengar kalau teman-teman bahwa birokrat Pemkab Cianjur sudah mulai mengkotak-kotakkan kepala desa. Maka saya warning kepada Pemkab Cianjur berbahaya buat anda itu. Kalau mau, rangkul kembali kepala desa baik-baik dan berbicara kepada Apdesi sebagai asosiasi dan rumah kades,” tegasnya.

Menurutnya, hal tersebut perlu disampaikan karena ia menilai situasi dan kondisi politik di Kabupaten Cianjur mulai memanas. “Mata dan telinga saya juga mendengar bahwa kondisi sudah mulai memanas, sudah mulai tidak kondusif, harus diakui termasuk kepada Apdesi. Tapi ingat, saya hadir di Cianjur ini bukan untuk ikut dalam perpolitikan di Cianjur,” ucapnya.

Baca Juga  Hadeuh! Sepasang Kekasih di Sukaluyu Digerebek Warga saat Indehoy di Toilet Masjid

Dijelaskan Enjoy, secara tata kelola organisasi pemerintahan kepala desa bertanggungjawab kepada kecamatan yang mewakili pemerintah daerah.

“Kepala desa bukan ditunjuk kepala daerah, tapi hasil pilihan rakyat yang sejati. Karena demokrasi paling tinggi dan benar ada di Pilkades. Betul, setelah hasil pemilihan ditandatangani Bupati, tapi sifatnya administrasi,” katanya.

Enjoy menegaskan, Apdesi kedepan tetap solid baik kepala desa maupun perangkatnya. Manakala ada perangkat desa dibawah naungan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berpikiran bisa berjalan sendiri, dirinya mengimbau kepala desa wajib memberikan pembelajaran secara organisasi maupun pemerintahan desa.

“Keberadaan perangkat desa hasil kajian kepala desa. Lebih tajam lagi hasil kebaikan kepala desa mengangkat beliau menjadi perangkat desa,” ucapnya.

Enjoy menambahkan, Apdesi tidak bisa melarang perangkat desa membuat sebuah perkumpulan atau paguyuban karena didalam undang-undang, berserikat dan berkumpul dilindungi negara.

“Perangkat desa satu kesatuan dengan kepala desa. Kalau pun mereka ada peraturannya silahkan, tapi jangan coba-coba menganggu atau mengancam kepala desa, bahwa kalau memberhentikan perangkat, kepala desa akan dimundurkan,” pungkasnya.(gie/jam/jang)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *