BERITACIANJUR.COM – PUSAT Kajian Kebijakan Publik, Cianjur Riset Center (CRC) menanggapi desakan Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (Kompas) terhadap KPK, agar menelusuri atau mendalami terkait nama Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman yang kembali disebut-sebut dalam kasus korupsi.
Seperti diketahui, selain namanya disebut dan dikaitkan dalam kasus dugaan suap dana bantuan provinsi (banprov) Indramatu dan Cianjur, kini Koordinator Kompas, Asep Toha mengungkap adanya nama Herman yang disebut oleh oknum KPK yang hendak memeras terdakwa pada kasus korupsi RTH Kota Bandung.
“Kami sangat mendukung apa yang diungkap Kompas. KPK memang wajib menelusuri semua kasus yang diduga kuat ada kaitannya dengan Plt Bupati Cianjur dan kasus-kasus lainnya di Cianjur. Selain demi pemberantasan korupsi di Cianjur, itu juga untuk menjaga citra KPK yang saat ini tengah menurun di mata publik,” ujar Direktur CRC, Anton Ramadhan kepada beritacianjur.com, Sabtu (8/5/2021).
Meski begitu, Anton menegaskan, KPK jangan hanya menyoroti nama Plt Bupati Cianjur saja, namun juga jangan melupakan Ade Barkah Surachman (ABS) yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan suap pengurusan dana banprov kepada Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2017-2019.
“Ketika ABS jadi tersangka dan nama Plt Bupati Cianjur juga turut disebut oleh pengusaha yang terlibat kasus di Indramayu, KPK juga harus menelusuri kader lokal. Fraksi Partai Golkar DPRD Cianjur juga seharusnya bisa memberikan keterangan terkait pengurusan banprov di Cianjur, yang kita ketahui selalu beredar kabar bahwa untuk banprov Cianjur pun ABS diduga kuat terlibat,” tegasnya.
Terkait Fraksi Golkar, Anton juga mengaku heran terhadap sikap Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Cianjur, Asep Iwan Gusniardi dan sejumlah wakil rakyat lainnya dari partai berlambang pohon beringin, yang memilih sikap bungkam.
“Ya ini sangat aneh. Logikanya, ketika memang merasa tidak terlibat, seharusnya mudah memberikan penjelasan kepada publik. Jadi, saat wartawan mewawancarai, tinggal jawab, bukannya ‘ngaleos’. Jadi intinya, KPK wajib juga menelusuri para kader lokal di Cianjur,” pungkasnya.(gie)
