Kawal Putusan DPR RI Batal Sahkan RUU Pilkada, Ratusan Mahasiswa Kembali Datangi DPRD Cianjur, Ini Tuntutannya

BERITACIANJUR.COM – Mengawal keputusan DPR RI terkait batalnya sahkan revisi RUU Pilkada, gelombang aksi kembali membahana di depan Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Jumat (23/8/2024).

Aksi unjuk rasa tersebut sebelumnya terjadi di Gedung DPRD Cianjur, Kamis (22/8/2024), yang merujuk kepada putusan MK nomor 60/PUU-XXII2024 tentang syarat baru dalam penetapan calon kepala daerah, namun telah dianulir oleh DPR RI. Gerakan aksi serupa juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

IMG 20240823 WA0012 scaled

Gerakan ini adalah gabungan para demonstran yang tergabung dalam Cipayung Plus, serta terdapat elemen-elemen mahasiswa di dalamnya, di antaranya HMI, GMNI, GMII, PMII, AMS, dan masih banyak lagi.

Koordinator aksi Cipayung Plus, Henda Rosadi mengatakan, walaupun saat ini diketahui DPR RI batalkan sahkan RUU Pilkada, pihaknya menganggap hal itu belum sepenuhnya akan terjadi, sebab dari itu aksi harus tetap dilakukan untuk mengawal keputusan tersebut.

“Kami tentunya tidak percaya 100 persen terhadap keputusan tersebut, karena ini belum final takutnya nanti di akhir tiba-tiba disahkan seperti kasus-kasus sebelumnya,” ujar Henda kepada beritacianjur.com, Jumat (23/8/2024).

“Maka dari itu kawan-kawan dari Cipayung plus yang terdiri dari elemen-elemen mahasiswa kali ini kembali turun ke jalan, tentunya untuk harus tetap mengawal putusan RUU Pilkada tersebut dalam beberapa waktu ke depan,” tambahnya.

IMG 20240823 WA0010 scaled

Menurutnya, aksi kali ini bukan hanya mengawal putusan RUU Pilkada saja, mengawal proses pesta demokrasi yang saat ini terjadi juga harus dilakukan bersama-sama tepat di Gedung DPRD Cianjur.

“Bahkan bukan hanya oleh elemen-elemen mahasiswa atau pun Cipayung Plus, tapi juga dari seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama mengawal,” imbuhnya.

Maka dari itu, lanjutnya, aksi kali ini juga menyiapkan surat piagam demonstrasi yang harus ditandatangani oleh seluruh pihak yang berkaitan.

“Piagam demokrasi ini juga merupakan produk dari Cipayung Plus untuk bersama-sama berkomitmen mengawal pesta demokrasi yang akan segera berlangsung,” paparnya.

Namun ia mengaku bahwa pihaknya merasa kecewa, lantaran banyaknya ketidakhadiran sejumlah pihak terkait yang tercantum di dalam surat piagam demokrasi tersebut.

“Yang tidak hadir hari ini ialah penyelenggara KPU dan Bawaslu, bupati juga tidak hadir, kemudian dari Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, serta fraksi-fraksi ada beberapa tidak hadir, tentunya ini sangat mengecewakan,” bebernya.

Henda menambahkan, karena masih banyak pihak terkait yang belum hadir dalam aksi kali ini, serta belum menandatangani surat piagam demokrasi. Tepat pada Senin (26/8/2024) pihaknya akan kembali turun ke jalan dengan gelombang massa yang lebih banyak.

“Ketika memang tidak ada respon dari elemen-elemen terkait, maka dari itu kami akan kirimkan jumlah massa yang lebih banyak dari ini, sehingga nantinya tuntutan kami bisa didengar oleh elemen-elemen terkait,” tegasnya.

Terpisah, Pimpinan sementara DPRD Cianjur, Asep Iwan Gurniadi menuturkan bahwa hasil tuntutan para demonstran kali ini juga mengarah kepada situasi kondusif tentang Pilkada, yang harus ditanggapi oleh pihaknya pada aksi selanjutnya.

“Jadi mereka menuntut, surat yang mereka siapkan harus ditandatangani oleh Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, Kejari, Pengadilan Negeri, KPU, Bawaslu, dan semua fraksi, pada Senin nanti,” tuturnya.

IMG 20240823 WA0013 scaled

Sementara itu, ia mengungkapkan saat aksi demonstrasi tersebut berlangsung, pihaknya dengan jajarannya pun turut menerima aksi itu, namun terdapat beberapa fraksi yang tidak bisa hadir.

“Kalau kita lihat yang tidak hadir itu dari PAN karena ada kongres di Jakarta, terus PKP ada kegiatan di Bali, dan yang tidak ada konfirmasi itu dari Demokrat, yang lain semuanya hadir alhamdulillah,” ungkapnya.

Asep menambahkan, agar proses aksi selanjutnya kondusif, pihaknya akan berupaya untuk menghadirkan semua pihak yang diundang para demonstran, dan segera menandatangai apa yang mereka tuntut.

“Kita juga pengen kondusif di Cianjur, dan apalagi di November nanti akan ada Pilkada, jadi semoga tidak ada hal-hal lain menyangkut dengan kemanan dan ketertiban di Kabupaten Cianjur,” pungkasnya.(gil)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *