BERITACIANJUR.COM – Aliansi Masyarakat Peduli Cimacan (AMPC) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Cibodas geram dengan permasalahan pungutan retribusi di kawasan objek wisata Cibodas yang tak kunjung selesai.
Setelah gagal beraudiensi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Jawa Barat, kini AMPC bakal segera mengadukan permasalahan tersebut ke Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi.
Ketua AMPC, Dadeng Bastian mengatakan, surat audiensi ke Disparbud Jabar sudah diajukan dan rencananya audiensi bakal digelar Kamis (8/5/2025), namun ternyata ditunda oleh pihak Dusbudpar Jabar.
“Dengan berbagai alasan, agenda audiensi ditunda. Makanya kami merencanakan untuk merapat ke rumah Kang Dedi Mulyadi (KDM) untuk mengadu dan agar beliau mendengar langsung tentang permasalahan ini,“ ujarnya.
Ia menilai, jika pihak ketika yang ditunjuk Disparbud Cianjur sudah terindikasi wanprestasi dalam mengelola pungutan retribusi kawasan wisata Cibodas, maka seharusnya ada tindakan nyata dari Disparbud Cianjur.
“Jadi masyarakat menginginkan dikembalikan lagi ke satu atap, ke destinasi wisata seperti Cibodas dan TNGP, tidak ada pemungutan retribusi yang dinarasikan ke Cibodas itu beberapa kali bayar,” ucapnya.
Dengan adanya pungutan retribusi yang menurunkan tingkat kunjungan wisata, sambung dia, tingkat ekonomi seperti pelaku usaha di sekitar objek wisata Cibodas juga menurun drastis.
“Dampak ekonomi masyarakat di sini tentunya berdampak akibat kurangnya pengunjung. Maka karena hal tersebut juga kami membuat rencana untuk beraudiensi dengan dinas provinsi,” jelasnya.
Kekecewaan yang sama diungkapkan juga Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Nandang Sugandi. Ia mengaku sangat kecewa audiensi dengan Disbudpar Jabar terkait permasalahan retribusi di kawasan wisata Cibodas ditunda.
“Tentunya kami kecewa dengan batalnya audiensi ini, karena ada banyak hal yang ingin kami sampaikan sebetulnya. Apalagi pokdarwis ini merupakan suatu media komunikasi antara masyarakat dengan para pemangku kebijakan,” tuturnya.
Dengan adanya tindakan langsung dari provinsi, sambung dia, permasalahan yang sudah berlangsung lama ini diharapkan dapat ditangani hingga selesai.
“Sekalipun tidak langsung selesai misalnya, paling tidak ada upaya dari dinas provinsi untuk memerhatikan persoalan ini,” jelasnya.
Nandang menegaskan, jika permasalahan ini tak kunjung ditangani oleh Disparbud Jabar, maka pihaknya akan segera membuat agenda untuk datang menemui kediaman Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
“Kalau tidak ada tindakan terus dari Disparbud Jabar, kami akan kumpulkan semua aliansi yang diwakili oleh AMPC untuk curhat langsung ke KDM,” pungkasnya.(gil)
