BERITACIANJUR.COM – PEMBERITAAN dugaan korupsi APBD yang diduga kuat melibatkan Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman dengan nilai yang sangat fantastis, yakni Rp1.244.842.306.291, membuat netizen ramai melontarkan pendapat di kolom komentar akun Instagram beritacianjur.com.
Selain nilai dugaan korupsinya yang sangat luar biasa, warganet juga mempertanyakan sikap bungkamnya Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman. Salah satunya @ahmet_chaw.
“Knp bupatinya harus bungkam? Kalau ini hanya dugaan, harusnya segera berikan bantahan dan penjelasan, kan gampang. Kalau diam ya mungkin bener. Dan harusnya jangan diam, tp berikan informasi kepada masyarakat,” tulisnya di kolom komentar Senin (15/3/2021) malam.
Tak hanya sekadar komentar atau berpendapat, namun netizen lainnya malah langsung melaporkan ke official KPK dan berharap agar dugaan korupsi APBD di Cianjur segera ditindaklanjuti.
“@official.kpk mohon ditindaklanjuti,” kata netizen. “@official.kpk main donk ke cianjur,” tulis komentar lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Cianjur People Movement (Cepot), Ahmad Anwar menilai, dengan masih bungkamnya Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman dan sejumlah pejabat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Cianjur, maka menjadi sebuah tanda tanya besar bagi publik.
“Netizen benar, karena pakai logika sederhana saja, kalau dugaan korupsinya tidak benar, apa susahnya untuk sekadar membantah dan menjelaskan yang sebenarnya? Kalau diam atau bungkam terus, jangan salahkan jika publik langsung menilai. Apalagi, kajian dan penjelasan dari Cianjur Riset Center (CRC) sudah sangat jelas. Dugaan korupsinya sudah sangat kuat,” katanya.
Terkait sejumlah warganet yang berharap adanya tindak lanjut dari KPK, pria yang karib Ebes ini menilai, hal tersebut seharusnya menjadi dorongan bagi aparat penegak hukum untuk segera turun tangan dan mengusut tuntas.
Diberitakan sebelumnya, SEOLAH tak ada hentinya, Cianjur terus-terusan digoyang korupsi. Setelah bupati sebelumnya kena OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman dikaitkan dengan dugaan korupsi APBD 2019. Publik, termasuk netizen, terkejut karena potensi kerugiannya mencapai Rp1,2 triliun lebih.
Satu per satu, Pusat Kajian Kebijakan Publik, Cianjur Riset Center (CRC) mengungkap data dan fakta terkait dugaan rekayasa pada pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Selain mengungkap potensi kerugian yang fantastis,CRC menyebut pelaksanaan APBD 2019 dibumbui dengan pelanggaran aturan melebihi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS),serta tidak menempuh persetujuan DPRD.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan baik dari Plt Bupati Cianjur, Kepala BPKAD Cianjur maupun pejabat terkait lainnya. Wartawan sudah mencoba beberapakali menghubungi dan mendatangi Kantor BPKAD Cianjur, namun masih sulit ditemui. Menurut Direktur CRC, Anton Ramadhan, sikap bungkamnya sejumlah pejabat tersebut semakin memperkuat dugaan korupsinya.
Berikut kami sajikan data dan fakta yang diungkap CRC dalam sebuah infografik:
