BERITACIANJUR.COM – MESKI Direksi PDAM Tirta Mukti Cianjur sudah dipanggil Komisi B DPRD Cianjur dan diprotes sejumlah pelanggannya yang menggeruduk ke Gedung PDAM Cianjur belum lama ini, namun segudang kejanggalan dan keluhan dari pelanggannya masih terus bermunculan.
Alih-alih ada perbaikan pelayanan, namun sejumlah pelanggannya malah dikagetkan dengan melonjaknya tagihan yang tak seperti biasanya. Padahal, air PDAM-nya lebih sering kering ketimbang lancar. Benarkah?
Ya, hal tersebut disampaikan salah satu tokoh masyarakat sekaligus pelanggan PDAM di kawasan Karangtengah Cianjur, Haji Ayi. Menurutnya, hasil pemanggilan Direksi PDAM oleh DPRD masih nol besar alias tidak ada perubahan sama sekali. Bahkan malah bermunculan fenomena dan kejanggalan yang membuat pelanggannya kembali mengeluh karena merasa dirugikan.
“Perbaikan? Malah saya dikagetkan dengan tagihan yang tinggi. Biasanya perbulan rata-rata Rp230 ribu, sekarang di saat lebih sering keringnya malah Rp400 per bulan. Saya berani dicek langsung, lebih banyak kering ketimbang ngocor. Sakalina ngocor sagede buntut beurit (Sekalinya ngocor sebesar ekor tikus red),” ujarnya kepada beritacianjur.com, Senin (1/2/2021) malam.
“Ini lucu, tagihan melonjak tapi lebih sering tidak ngocornya. Jika alasannya hitungan dari meteran, memang wajar karena itu alat takarnya, tapi persoalannya harus dipahami ketika air tidak ngocor namun meteran tetap bisa berputar terdorong angin. Apa iya PDAM tidak ada pertimbangan teknis seperti itu?” lanjut Haji Ayi.
Menanggapi banyaknya permasalahan dan buruknya pelayanan PDAM, ia mengklaim bahwa dirinya bersama sejumlah pelanggan lainnya dari berbagai kecamatan, sudah merencanakan untuk menghimpun massa dan menekan PDAM untuk segera memperbaiki pelayanan. Hanya saja saat ini tengah menentukan waktu yang tepat di tengah kondisi pandemi.
“Ya, kita bakal mendatangi PDAM dengan melibatkan massa yang banyak. Karena kalau dihadapi dengan segelintir orang saja, tidak akan didengar. Saat ini kita masih menghargai kebijakan pemerintah terkait pembatasan kegiatan masyarakat. Tapi kita bakal benar-benar menghimpun massa,” tegasnya.
Ia menilai, selama ini PDAM baru terfokus terhadap kuantitas sambungan air baru yang belum terbukti, ketimbang mengedepankan kualitas pelayanannya. Seharusnya, kata Haji Ayi, PDAM memikirkan juga ketersediaan sumber airnya agar tak hanya sekadar mengejar target jumlah saluran baru tanpa diimbangi kualitas pelayanannya.
“Jangan bangga dengan capaian kuantitas yang belum terbukti, tapi benahi juga kualitas pelayanannya. Kalau hanya pengembangan saluran air baru, sudah diaudit belum? Sudah dibuktikan belum? Sudah diimbangi dengan ketersediaan airnya belum? Belum lagi persoalan pelanggan baru yang bayar. Kalau bicara kuantitas, itu harus dibuktikan. Sementara kalau kualitas, jangan ditanyakan lagi, sudah langsung saya dan yang lain rasakan,” bebernya.
Terkait adanya penyertaan modal miliaran rupiah yang mengucur ke PDAM tiap tahunnya dan PDAM mengklaim tak harus berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Ayi menilai hal tersebut sangat janggal. “Mestinya kalau punya tanggung jawab moral, ketika tidak ditarget PAD itu bisa memperbaiki pelayanannya. Tapi janggal juga sih kalau ada BUMD yang tidak harus berkontribusi PAD
Menanggapi hal tersebut, Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik, Cianjur Riset Center (CRC), Anton Ramadhan menilai, pelayanan buruk dan segudang kejanggalan di PDAM yang dikeluhkan pelanggan padahal setiap tahunnya mendapatkan kucuran dana miliaran rupiah, semakin memperkuat dugaan korupsinya. Aparat penegak hukum harus benar-benar segera turun tangan.(gie)
