BERITACIANJUR.COM – Setelah Mahfud Md resmi mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju, akhirnya Presiden Jokowi menunjuk Mendagri Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menko Polhukam.
Penunjukkan Tito berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20/P Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada Jumat (2/2/2024).
Tito Karnavian akan menjabat posisi tersebut sampai Presiden Jokowi menemukan pejabat definitif untuk menggantikan Mahfud Md.
Sebelumnya, Mahfud Md menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam dalam Kabinet Indonesia Maju.
Ia secara langsung menyerahkan surat pengunduran dirinya pada Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/2/2024).
“Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti,” ujar Mahfud mengutip setkab.go.id.
Mahfud menjelaskan, bahwa dalam surat tersebut setidaknya mencakup tiga hal, salah satunya adalah ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memberikan kepercayaan dan kehormatan untuk mengemban tugas sebagai Menko Polhukam. Atas dasar tersebut, Mahfud pun menyerahkan surat pengunduran diri secara terhormat.
“Saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyampaikan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu,” ungkapnya.
Selain itu, dalam surat tersebut juga berisi substansi terkait permohonan pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam. Terakhir, dalam surat tersebut Mahfud turut menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Jokowi.
“Saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik,” ucap Mahfud.
Menanggapi pengunduran diri Mahfud Md tersebut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam Kabinet Indonesia Maju. Sebab, para menteri masih bekerja baik di Jakarta maupun di daerah.
“Kabinet biasa-biasa saja, enggak ada masalah. Yang kerja ya kerja, yang kunjungan ke daerah ya kunjungan ke daerah. Saya pun juga sama, saya rapat di Jakarta, kadang diundang ke daerah,” jelasnya.
Presiden menambahkan, bahwa perbedaan pilihan dalam demokrasi juga merupakan hal yang biasa, termasuk di kalangan para menteri.
“Biasa saja, bahwa ada perbedaan pilihan itu demokrasi, enggak perlu terlalu dibesar-besarkan,” tandasnya.(gap/bbs)
