oleh

Mark Up, Rekayasa, Pelanggaran dan Jalur Istimewa

Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Kantor Camat Cugenang

Beritacianjur.com – TAK hanya diduga adanya mark up, rekayasa dan melanggar peraturan saja, namun ternyata pengadaan lahan Kantor Kecamatan Cugenang pun diduga menggunakan ‘jalur istimewa’. Benarkah?

Betapa tidak, untuk membeli lahan milik Anita Sincayani yang merupakan istri dari Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman, bisa selesai dalam waktu sangat singkat, yakni sehari pada Jumat 1 April 2016.

Itulah yang diungkapkan Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik, Cianjur Riset Center (CRC), Anton Ramadhan kepada beritacianjur.com, Rabu (13/11/2019). Ia mengistilahkan waktu singkat tersebut karena adanya ‘jalur istimewa’.

“Hebat kan, sangat cepat. Biasanya atau jika menggunakan jalur normatif, prosesnya bisa memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Ini cuma sehari, itupun di hari Jumat yang relatif singkat,” ungkapnya.

Anton menyebutkan, proses yang hanya diselesaikan dalam sehari tersebut yakni semua proses dan tahapan, baik yang bersifat teknis maupun administrasi seperti pertemuan dengan semua pihak untuk menentukan harga, serta proses surat menyurat untuk mendapat persetujuan dari pihak terkait sampai dengan proses pencairan uang dari kas daerah.

Sebagai buktinya, sambung Anton, bisa dilihat dari semua dokumen administrasi, mulai dari dokumen hasil musyawarah untuk menentukan harga, pernyataan tertulis semua pihak terkait, termasuk dokumen pengajuan pencairan dana Rp4 M ke kas daerah.

“Itu semua bisa selesai dan semua dokumennya ditandatangani oleh pejabat terkait, dalam waktu yang sama yaitu hari Jumat tanggal 1 April 2016. Sungguh luar biasa,” bebernya.

Alhasil, Anton menduga, pengadaan lahan Kantor Kecamatan Cugenang diwarnai adanya mark up, rekayasa, pelanggaran dan jalur istimewa. Ia berharap, dengan adanya data yang mengarah terhadap dugaan korupsi, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar yang tengah menangani kasus yang diduga melibatkan Plt Bupati Cianjur ini, bisa segera mengusut dan menindaknya.

Baca Juga  Hujan Deras di Cugenang, Grand Max dan Kabel Listrik Tertimpa Pohon

“Data-datanya sudah kuat kok. Tinggal kita menunggu bagaimana aparat bisa segera mengusut tuntas kasus tersebut,” katanya.

Terkait dugaan mark up, lanjut Anton, indikasinya terlihat jelas apabila membandingkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Asrori  & rekan pada 28 Januari 2015, di mana indikasi nilai bangunan saat itu sebesar Rp2.624.000.000 untuk bangunan dengan luas 1.035 m2, tanpa memperhitungkan penyusutan.

Padahal menurut Anton, pada saat proses jual beli dengan pihak Pemkab Cianjur, lembaga penilai yang digunakan Pemkab Cianjur adalah lembaga yang sama yaitu KJPP Asrori & rekan.

Jika dibandingkan dengan hasil kesepakatan harga pengganti untuk bangunan yang diberikan Pemkab yaitu seharga Rp 2.880.000.000, Anton menyebutkan ada selisih harga sebesar Rp256 juta. “Usia bangunan sudah 1 tahun, masa tidak dihitung penyusutan dan tanpa menyebutkan luas bangunan,” katanya

“Yang membedakannya hanya pihak yang menyuruh melakukan penilaian. Penilaian yang tahun 2015 itu atas permintaan Direktur PDAM yang saat itu dijabat oleh Herman Suherman, nah kalau yang tahun 2016 yang meminta dilakukan penilaian adalah Pemkab Cianjur. Kalau objeknya sih tanah dan bangunan yang sama, milik Anita Sincayani istri dari Herman Suherman,” lanjutnya.

Sementara terkait dugaan adanya rekayasa, Anton menilai hal tersebut berkaitan dengan jalur istimewa yang seluruh kegiatan proses dan tahapan kegiatan pengadaan tanahnya, dilaksanakan dalam satu hari. Alhasil, jika meneliti dokumen pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk Kantor Kecamatan Cugenang akan terlihat adanya kejanggalan.

“Ya, hal itu bisa terlihat dari titi mangsa yang tertera di semua dokumen administrasi, mulai dari proses negosiasi, proses pembayaran, bahkan pengajuan pencairan sampai dengan pengiriman uang Rp4 M dari RKUD ke rekening pemilik yaitu Anita Sincayani. Semuanya dicantumkan 1 April 2016,” paparnya.

Baca Juga  Gawat, Rapid Test yang Dibeli Dinkes Cianjur Tidak Akurat dan Tidak Direkomendasikan

Terakhir, terkait dugaan pelanggaran, Anton memaparkan, hal itu bisa dilihat pada saat terjadi transaksi atau proses ganti rugi. Status tanah dan bangunan rumahnya masih menjadi jaminan kredit di Bjb Cabang Cianjur dengan nilai pinjaman Rp2 M.

“Semua proses kegiatan sampai dengan pembayaran terjadi pada 1 April 2016, sementara status hukum atas tanah dan bangunan tersebut sejak 20 Oktober tahun 2015 menjadi jaminan kredit di Bank BJB Cabang Cianjur,” sebutnya.

Jika melihat fakta tersebut, lanjut Anton, bisa dipastikan jika posisi sertifikat pada saat proses ganti rugi masih berada di Bjb. Menurutnya, secara aturan, seharusnya proses ganti rugi tak bisa dilakukan dengan cara membayar langsung atau menyerahkan uang kepada pemilik, namun harus melalui mekanisme penitipan uang ganti rugi kepada Pengadilan Negeri setempat.

“Sudah sangat jelas, prosesnya melanggar Peraturan Presiden No 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum,” pungkasnya.(gie)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Timeline