BERITACIANJUR.COM – Cianjur Government Watch (CGW) menilai anggaran sebesar Rp293.672.736.000 miliar yang dialokasikan untuk program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas mubazir.
Koordinator Advokasi CGW, Ilyas (Apung), menyebutkan hal tersebut disebabkan karena masyarakat Cianjur yang didaftarkan BPJS tidak mengetahui bahwa dirinya sudah didaftarkan. Alhasil manfaatnya pun belum bisa dirasakan.
Jika dilihat dari komitmen Pemkab Cianjur untuk mengejar dan atau mempertahankan status daerah sebagai UHC prioritas, ia menilai secara prinsip bisa dianggap serius.
“Anggaran sebesar Rp293 M lebih dialokasikan tahun 2026 untuk mencapai persentase 80% dari jumlah penduduk Cianjur, yang harus aktif menjadi keanggotaan BPJS kesehatan. Namun secara teknis masih banyak yang harus dikonsolidasikan,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).
Poin utama yang disoroti pihaknya adalah keterbukaan sumber data penduduk yang diperoleh Dinas Kesehatan Cianjur yang kemudian data itu didaftarkan dan dibayarkan preminya oleh Pemkab Cianjur.
Anggaran Rp293.672.736.000 miliar, lanjut dia, cukup untuk membiayai sejumalah 800.000 warga Cianjur pada tahun 2026.
“Persoalan mendasarnya, menurut hemat kami orang-orang yang didaftarkan itu tidak tahu dirinya didaftarkan, otomatis mereka juga tidak tau manfaat dan kegunaan dari program tersebut karena memang tidak diberitahu,” jelasnya.
Untuk menyikapi kondisi tersebut, pihaknya mengaku sempat mengunjungi BPJS Kesehatan Cabang Cianjur guna mendiskusikan terkait hak peserta dan kewajiban BPJS terhadap peserta.
Dalam kunjungannya, Ilyas mempertanyakan terkait Peraturan Direksi BPJS Kesehatan nomor 68 Tahun 2021 tentang pedoman administrasi dan manajemen data kepesertaan, tepatnya pada Pasal 12 Nomor 1 yang menyebutkan, setiap peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan identitas peserta.
“Jika peraturan tersebut masih berlaku, artinya 800.000 warga Cianjur yang telah didaftarkan Pemkab Cianjur seharusnya sudah memiliki identitas khusus tersebut,” sebutnya.
Namun fakta di lapangan, lanjut Ilyas, hingga saat ini BPJS Kesehatan dan Pemkab Cianjur belum memberitahu warga Cianjur yang sudah didaftarkan.
“Maka kami berkesimpulan, manfaat dari uang miliaran tersebut hanya untuk BPJS alias belum mampu memberikan kabar baik atau manfaat nyata bagi warga Cianjur yang berjumlah 800 ribu jiwa,” terangnya.
Terpisah, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur, Usi Yusnitaswari, mengatakan saat ini Cianjur sudah mencapai status UHC setelah jumlah kepesertaan penduduk yang terdaftar BPJS menembus 100,33 persen, serta keaktifan mencapai 81,6 persen.
“Jadi dengan angka itu, Cianjur sudah memenuhi syarat untuk menjadi UHC Prioritas dan akan terus dipertahankan,” tegasnya.
Menurutnya, program UHC yang sudah berjalan sejak akhir September 2025 yang lalu hingga kini terus dilakukan, terutama dalam upaya pelaksanaan sosialisasi.
“Sekarang masih berjalan, upaya-upaya yang Dinkes lakukan tentunya sosialisasi mulai dari tingkat puskesmas, kemudian ke rumah sakit, tentunya pelayanan kesehatan ya, kemudian dengan lintas sektor juga kami lakukan dan memonitoring evaluasi yang rutin dilakukan,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Dinkes Cianjur, I Made Irawan, menegaskan walaupun Cianjur saat ini sudah mencapai status UHC, namun menurutnya program tersebut masih belum utuh, terutama dalam segi sosialisasi terhadap masyarakat.
“Sebagaimana komitmen pemerintah daerah, harus tetap mempertahankan UHC ini agar bisa berjalan. Tapi tentu jika terdapat kendala atau hambatan kita harus meminimalisir, terkait dengan sosialisasi sudah disampaikan dan tersampaikan, walaupun memang belum secara utuh,” terangnya.
“Ini masih menjadi evaluasi kami bersama, dengan puskesmas, dengan lintas sektor. Mudah-mudahan masyarakat pun tercerahkan dengan program UHC ini,” katanya.
Ia juga melihat, di tengah kondisi tercapainya status UHC di Cianjur, masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui bahwa dirinya sudah terdaftar, maka sebab itu pihaknya menyarankan agar segera mendatangi puskesmas untuk bisa menanyakan hal tersebut.
“Masih banyak masyarakat kita memang yang belum tahu kadang-kadang terkait dia terdaftar atau tidak, ini mereka tidak tahu. Kita sudah membuka jalur juga, kalau ada masyarakat yang seperti itu silahkan datang ke puskesmas. Langsung tanyakan aktif atau tidak, sudah menjadi peserta BPJS atau belu,” tutupnya.(gil)
