BERITACIANJUR.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur mengklaim telah melakukan berbagai langkah maksimal terkait nasib 4.250 tenaga honorer kategori R4 dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 2.
Bupati Cianjur, dr. Muhamad Wahyu Ferdian, mengatakan, proses penanganan tenaga honorer R4 sepenuhnya menunggu kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Langkah-langkah di Kabupaten Cianjur sejauh ini sudah sesuai aturan dan sudah dilakukan secara maksimal. Tapi kita tetap harus melihat kekuatan fiskal masing-masing daerah. Kita tidak bisa memaksakan semuanya, jadi mohon bersabar. Yang jelas, rekomendasi dari kami di Cianjur sudah maksimal,” ujar dr Wahyu, Kamis (3/7/2025).
Wahyu menjelaskan, kondisi anggaran daerah sebagai faktor pembatas dalam menyelesaikan persoalan honorer secara tuntas. Keterbatasan fiskal menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.
“Saat ini, porsi anggaran belanja pegawai di Kabupaten Cianjur sudah mencapai 32 persen. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam menentukan kebijakan ke depan,” bebernya.
Terkait status para honorer R4, apakah akan dirumahkan atau tetap dipertahankan, Bupati menyebut hal itu masih menunggu arahan lebih lanjut dari pusat.
“Pemkab Cianjur tetap mengikuti ketentuan yang berlaku,” ucapnya.
Meskipun demikian, Pemkab Cianjur berharap pemerintah pusat dapat segera mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada para tenaga honorer.
“Solusi yang ditawarkan diharapkan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan daerah agar bisa diterapkan secara realistis dan adil,” tutupnya.(iky/gap)
