BERITACIANJUR.COM – Meski gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) yang diluncurkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menuai pro dan kontra, namun Bupati Cianjur, Mochammad Wahyu Ferdian, menegaskan bakal segera melaksanakan gerakan tersebut.
Sekadar informasi, Rereongan Sapoe Sarebu merupakan program yang mengajak ASN, pelajar, dan masyarakat untuk menyisihkan uang Rp1.000/hari. Program tersebut dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/Kesra tentang Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu).
SE yang ditandatangani secara elektronik oleh Gubernur Jabar pada 1 Oktober 2025 tersebut, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
“Iya terkait arahan dari Gubernur Jabar terkait rereongan sapoe sarebu, kami akan mengikuti dan akan dilaksanakan,” ujar Wahyu kepada wartawan, Senin (6/10/2025).
Namun ia menerangkan, program tersebut bakal dilaksanakan setelah pihaknya melakukan rapat koordinasi untuk membahas terkait teknis pelaksanaannya.
“Mulai hari ini kami akan lakukan dulu rapat koordinasi dalam teknisnya bagaimana dan kemudian nanti akan segerta kita laksanakan,” terangnya.
Terkait fungsi atau pemanfaatan anggaran dari rereongan tersebut, Wahyu menuturkan, hanya akan berfokus dan memenuhi pada dua keluhan saja, yakni di bidang kesehatan dan pendidikan.
Ia menjelaskan, pelaksanaanya akan dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat lingkungan Pemkab Cianjur terlebih dahulu dan diharapkan berlanjut pada tingkat pemerintah desa, RT/RW, masyarakat hingga pelajar.
“Iya pelaksanaannya nanti akan bertahap, pertama kita akan lakukan dulu di tingkat pemda, masyarakat dan siswa juga boleh,” paparnya.
Saat ditanya terkait aturan larangan adanya pungutan terhadap pelajar, Wahyu menegaskan, sumbangan tersebut sifatnya tidak wajib. Ia juga menyebut program ini bakal bermanfaat ketika suatu saat masyarakat membutuhkan.
“Jadi ini tidak wajib, kita ini hanya mengimbau. Hari ini kita yang menyumbang, tapi di hari lain bisa jadi kita yang menderita. Namun nanti kita akan lakukan dulu di pemda, dan nanti mudah-mudahan perangkat desa serta masyarakat bisa mengikuti,” pungkasnya.
Sementara itu, Warga Kecamatan Karangtengah, Cianjur, Irfan Maulana (20), mengaku kurang setuju dengan kebijakan Gubernur Jabar yang meminta warga untuk donasi Rp1/000/hari tersebut.
“Biasanya saya selalu suka dan setuju sama gebrakan-gebrakan dari Gubernur Jabar, tapi kali ini saya tidak sepakat. Seharusnya pemerintah bisa menangani permasalahan warganya, bukannya malah meminta sumbangan dari warga. Kan kita sudah bayar pajak dan lain-lain, kenapa harus menyumbang lagi?” pungkasnya.(gil)
