Cepot Tagih Janji Sekda Tegur Kadis PUPR dan Kadinkes Cianjur
Beritacianjur.com – TAK sejalannya antara Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman dengan Sekretaris Daerah (Sekda), Aban Subandi masih menjadi sorotan publik Cianjur. Ada apa dengan Plt Bupati dan Sekda?
Ya, kondisi tak sejalan tersebut sangat terlihat saat Aban dengan semangat menggebu menegaskan, keberadaan RSUD Sindangbarang sangatlah penting bagi masyarakat Cianjur selatan. Ia menilai pembangunan RSUD Sindangbarang tahap 2 senilai Rp14 M seharusnya tetap dilanjutkan.
Kontras dengan keputusan Plt Bupati. Belakangan diketahui, sebelum Aban sesumbar akan menegur kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Cianjur karena tak melanjutkan pembangunan, ternyata Herman sudah mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Barat perihal usulan pengalihan pengelolaan RSUD Sindangbarang, alias memutuskan tak melanjutkan pembangunan. Kok bisa?
Kondisi itulah yang mengundang tanya sejumlah pihak. Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik, Cianjur Riset Center (CRC), Anton Ramadhan menilai, perbedaan sikap antara Plt Bupati dengan Sekda Cianjur menunjukkan buruknya komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur.
“Perbedaan pendapat memang hal biasa dan wajar. Tapi menjadi aneh karena ketika Plt Bupati sudah mengambil keputusan, Sekda baru bilang akan menegur Kadinkes. Alhasil, ketika Sekda masih kukuh dengan sikapnya, seharusnya tak hanya Kadis yang ditegur, tapi juga Plt Bupati. Pertanyaannya, beranikah Sekda menegur Plt Bupati?” ujarnya kepada beritacianjur.com, Minggu (3/11/2019).
Anton menilai, ketika persoalan ini sudah muncul di publik, seharusnya baik Plt Bupati maupun Sekda segera menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Pasalnya, jika dibiarkan akan mengundang anggapan bahwa hubungan mereka mulai retak.
“Ketika tak sejalan seperti ini, dugaannya banyak. Bisa jadi Sekda tidak paham persoalan yang ada, atau tidak tahu keputusan yang sudah diambil Plt Bupati karena komunikasi yang buruk. Lebih parahnya lagi, bisa jadi hubungan mereka memang mulai retak. Jangan salahkan dugaan masyarakat, karena seharusnya pejabat Pemkab aktif menginformasikan kepada masyarakat dan jangan acuh,“ terangnya.
Melihat perbedaan sikap tersebut, sambung Anton, pihaknya lebih sepakat dengan Sekda yang menganggap penting pelayanan kesehatan di Cianjur selatan. Malah ia mengaku tak memahami keputusan Plt Bupati yang malah enggan melanjutkan pembangunan.
“Aneh sekali, pembangunan RSUD Sindangbarang tahap pertama itu sudah dilanjutkan, sekarang ketika harus mengerjakan tahap 2, Plt bupati malah tidak melanjutkannya. Ini jelas pelanggaran karena anggaran harusnya diserap. Aneh juga kalau alasannya anggaran, kan sudah ada dana Banprov. Jadi, pembangunan harusnya tetap dilaksanakan, persoalan pengelolaan yang akan dialihkan ke Pemrov, itu urusan belakangan,“ bebernya.
“Hal aneh selanjutnya, pembangunan RSUD Sindangbarang itu tak dilanjutkan karena Plt Bupati sudah mengirim surat ke Gubernur perihal usulan pengalihan pengelolaan. Ketika belum ada balasan dari Gubernur, kenapa sudah mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan pembangunan?” lanjutnya.
Senada dengan CRC, pentolan Cianjur People Movement (Cepot), Ahmad Anwar juga mengaku aneh dengan keputusan Plt Bupati. Ketika surat balasan dari Gubernur belum ada, pria yang karib disapa Ebes ini menilai, seharusnya Plt Bupati tidak langsung memutuskan untuk tidak melanjutkan pembangunan.
“Masa dengan modal sudah mengirim surat sudah bisa mengambil keputusan, kan aneh. Harusnya, pembangunan tetap dilakukan dan Plt Bupati mengajukan pengelolaan operasionalnya nanti oleh Pemprov,“ jelasnya.
Terkait tak sejalannya antara Plt Bupati dengan Sekda, Ebes menduga hubungan keduanya mulai tidak membaik. “Ini dugaan, mungkin hubungan mereka memang mulai tidak baik karena memang komunikasinya juga buruk,“ tandasnya.
Ebes menambahkan, pihaknya tetap akan menagih janji Sekda yang akan menegur Kepala Dinas Kesehatan yang tidak melanjutkan pembangunan RSUD Cianjur. “Ingat Pak Sekda, janji harus ditepati,“ ucapnya.
Tak hanya Kadinkes, Cepot juga menagih janji Sekda yang juga akan menegur Kepala Dinas PUPR terkait pembangunan rest area Puncak yang diduga kuat fiktif. “Untuk Pak Sekda, kami tunggu realisasinya,“ pungkasnya.(gie)
