oleh

Plt Bupati Dikaitkan dengan 2 Dugaan Korupsi, DPRD Mulai Bereaksi, CRC: Makin Terang Benderang

BERITACIANJUR.COM – Dengan mulai bereaksinya anggota DPRD Cianjur, dua dugaan korupsi yang diduga kuat melibatkan Plt Bupati Cianjur disebut-sebut semakin menguat dan terang benderang. Dugaan mark up anggaran atau penambahan anggaran yang terjadi pun semakin jelas terjadi tanpa disetujui bahkan diketahui wakil rakyat.

Dua dugaan korupsi tersebut yakni dugaan korupsi atau rekayasa pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, yang mencapai Rp42,9 M pada pos belanja dan dengan nilai yang sama pada pos pendapatan. Selain itu dugaan mark up anggaran senilai Rp1.117.820.069 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Cianjur.

Itulah yang diungkapkan Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik, Cianjur Riset Center (CRC), Anton Ramadhan. Menurutnya, 2 dari 6 kejanggalan yang pernah diungkap sudah mendapatkan jawaban dengan adanya pernyataan dari anggota DPRD sekaligus Ketua Fraksi PKB, Dedi Suherli.

“Sekarang DPRD khususnya fraksi PKB sudah mulai responsif. Ini semakin menguatkan dugaan mark up anggaran atau semakin memperjelas bahwa penambahan anggaran yang terjadi tanpa sepengetahuan dewan,” ujarnya kepada beritacianjur.com, Rabu (17/2/2021).

Anton menerangkan, menurut aturan, jika perubahan atau penambahan tanpa disahkan DPRD itu artinya dilakukan tanpa mekanisme APBD yang diatur dalam perundang-undangan. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sambung Anton, pada pasal 327 ayat 5 menyebutkan, kepala daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

“Kejanggalannya sudah sangat kuat dan jelas. Tak hanya satu dugaan korupsi, tapi Plt Bupati Cianjur juga diduga kuat terlibat dalam dugaan mark anggaran di DPMD Cianjur. Aparat penegak hukum harus segera turun tangan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah dugaan korupsi yang diduga kuat melibatkan Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman, menuai reaksi dari anggota DPRD Cianjur yang juga Ketua Fraksi PKB, Dedi Suherli.

Baca Juga  Sudah 2 Hari Tak Ada Air, Calon Kepala Desa Mekarsari Ini Ngamuk di RSUD

Menanggapi ramainya sejumlah pemberitaan dugaan kasus korupsi di lingkungan Pemkab Cianjur tersebut, Dedi meminta alat kelengkapan DPRD Cianjur dalam hal ini Komisi A yang leading sektornya terkait urusan hukum dan pemerintahan, untuk segera merespon.

“Alat kelengkapan DPRD Cianjur harus segera merespon informasi-informasi masyarakat terkait dugaan korupsi yang terus beredar di media,” ujarnya kepada beritacianjur.com, Selasa (16/2/2021).

Menurutnya, jangan sampai ada anggapan bahwa kelembagaan DPRD Cianjur tidak responsif atau acuh tak acuh terhadap isu-isu hukum yang tengah ramai di kalangan masyarakat. “DPRD harus segera merespon, karena jika terus dibiarkan, kita takut dituduh oleh masyarakat sekongkol terkait isu tersebut dengan Kepala Daerah Cianjur yang menjadi terduganya,” katanya.

Reaksi dari Fraksi PKB tersebut langsung mendapatkan apresiasi dari Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik, Cianjur Riset Center (CRC), Anton Ramadhan. Menurutnya, sebagai wakil rakyat, DPRD sudah seharusnya terdepan dalam hal-hal penting, termasuk masalah yang berpotensi merugikan masyarakat ataupun menimbulkan kerugian uang Negara.

Tak hanya itu, sambung Anton, DPRD juga harus kritis mempertanyakan permasalahan yang terjadi, apalagi dalam hal dugaan korupsi yang tengah ramai diberitakan, DPRD diduga sudah dikibuli oleh oknum pejabat Pemkab Cianjur, yakni dengan adanya penambahan anggaran pada pos belanja dan pendapatan APBD 2019 yang kenaikannya masing-masing mencapai hampir Rp43 M tanpa dibahas terlebih dahulu bersama DPRD Cianjur atau tanpa persetujuan para wakil rakyat.

“Kejanggalan ini diperkuat adanya statement dari sejumlah dewan, salah satunya dari ketua Faksi PKB, Dedi Suherli. Kata dia, selama pembahasan APBD 2019 hanya terdapat 2 agenda pembahasan, yakni APBD Murni dan APBD Perubahan. Di luar itu tidak ada lagi agenda pembahasan untuk mengubah atau menambah anggaran,” sebutnya.

Baca Juga  CRC: Plt Bupati Cianjur Tak Anggap DPRD Ada, Ini Penjelasan dan Kupasan Kejanggalan Baru pada Dugaan Korupsi APBD 2019

Selain itu, sambung Anton, adanya perubahan atau lahirnya Perbup Nomor 82 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2019 tanpa menempuh mekanisme yang benar. Menurutnya setelah Perda Perubahan APBD 2019 ditetapkan oleh DPRD dan disusul Penerbitan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD 2019, TAPD menyusun dan melakukan perubahan terhadap Perbup Penjabaran APBD dengan alasan adanya Pergeseran Anggaran.

“Dalam Perbup penjabaran Perubahan APBD yang baru tersebut, alokasi anggaran pendapatan dan alokasi anggaran belanja APBD-P 2019 yang sudah ditetapkan bersama DPRD, diubah dengan melakukan penambahan anggaran pada pos pendapatan dan belanja di sejumlah pos anggaran,” pungkasnya.(gie)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *