PLT Bupati Cianjur, Herman Suherman harus memenuhi janjinya untuk menegur kepala dinas dan menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Cianjur.
Itulah yang dikatakan pentolan Cianjur People Movement (Cepot), Ahmad Anwar kepada beritacianjur.com, Kamis (17/10/2019). Menurutnya, fiktifnya pembangunan rest area Puncak bukan permasalahan sepele, namun terkait dugaan penyimpangan anggaran yang menyebabkan kerugian negara.
“Ya kan Plt Bupati Cianjur pernah mengeluarkan statement, akan menegur kadis dan menindaklanjuti permasalahannya. Sekarang sudah jelas, kadisnya sudah mengakui adanya kesalahan, dan bangunan rest areanya memang tidak dibangun, yang dibangun hanya gapura dan lampu hiasan. Tolong, jangan hanya ngomong doang,” ujarnya.
Pria yang karib disapa Ebes mengaku melihat banyak kejanggalan pada proyek bernilai Rp3,9 M tersebut. Pertama persoalan berubah-ubahnya jawaban dari Dinas PUPR. Alhasil, ia menilai Dinas PUPR juga sudah melakukan kebohongan publik.
“Logika saja, kalau tidak ada masalah atau penyimpangan, seharusnya jawabannya bisa tegas dan jelas, bukannya berubah-ubah. Hari ini A, besok B, hingga akhirnya Kadisnya mengakui adanya kesalahan,” ungkapnya.
Kejanggalan kedua, sambung Ebes, meski rest areanya tidak dibangun dan hanya membangun gapura dan lampu hiasan Asmaul Husna saja, namun ia heran terkait anggaran yang masih tetap sebesar Rp3,9.
Sedangkan kejanggalan lainnya, Ebes mengaku heran dengan jawaban Kadis PUPR yang mengatakan bahwa pihak pusat melarang membangun rest area di kawasan Puncak dikarenakan rawan bencana.
“Harusnya PUPR tahu sebelumnya terkait rawan bencana. Artinya, perencanaannya memang tidak matang. Saya tak hanya berharap terhadap Plt Bupati yang harus menepati omongannya, namun juga berharap agar aparat penegak hukum bisa mengusut tuntas dugaan kasus penyimpangan anggaran di PUPR,” jelasnya.
Sebelumnya, Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman mengaku akan segera menegur Kadis PUPR Cianjur, Dedi Supriadi, terkait sejumlah proyek yang diduga bermasalah. “Semua permasalahan harus ditindaklanjuti. Jangankan Kadis, Sekda pun kalau memang terbukti melakukan kesalahan, akan saya tegur,” katanya, Jumat (11/10/2019) lalu.
Secara tidak langsung, Herman memang mengakui sekelumit permasalahan yang terjadi di Dinas PUPR. Alhasil, ia berharap untuk ke depan bisa lebih tertib lagi dan tidak mengulangi permasalahan yang sudah terjadi.
“Intinya, semua permasalahan harus ditindaklanjuti. Pokoknya ke depan harus tertib lagi, dari segi administrasinya, di lapangan, judul dan sebagainya. Saya tidak mau hal seperti itu terjadi lagi,” tegasnya.
Sementara itu, Kadis PUPR Cianjur, Dedi Supriadi akhirnya mengakui adanya kesalahan yang dipermasalahkan pada pekerjaan pembangunan rest area Puncak. Dedi menjelaskan, pada perencanaan awal sudah direncanakan membangun rest area. Namun karena terjadi longsor di lokasi awal, sambung dia, maka pembangunan rest area dibatalkan dan hanya membangun gapura atau gerbang dan lampu hiasan Asmaul Husna. Menurutnya, informasi tersebut diperoleh dari pejabat pembuat komitmen (PPK).
“Pembangunan rest area di setiap perbatasan itu itemnya sama, ada gapura, PJU dan rest area. Nah makanya ada kesalahan kenapa namanya rest area tapi rest areanya tidak ada? Itu yang dipermasalahkan,” ujarnya kepada beritacianjur.com saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (16/10/2019).
Dedi terlihat bingung ketika wartawan menyebutkan, meski rest area tidak jadi dibangun dan hanya membangun gapura dan lampu hiasan Asmaul Husna, namun anggaran yang dihabiskan tetap Rp3,9 M. Ia mengatakan hal tersebut harus ditanyakan ke bidang bangunan gedung.
“Kalau tidak ada longsor, mungkin ada rest area di Puncak. Pusat juga bilang tidak boleh dibangun karena daerahnya rawan,” terangnya. (gie/jam)
