Beritacianjur.com – TAK dilanjutkannya pembangunan RSUD Sindangbarang masih terus mengundang tanya sejumlah kalangan. Bahkan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Cianjur dinilai tak becus memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Cianjur.
Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik, Cianjur Riset Center, Anton Ramadhan menegaskan, penilaian tak becus tersebut bukan karena persoalan RSUD Sindangbarang saja, namun juga karena segudang persoalan lainnnya.
“Dari kejadian tak dilaksanakannya pembangunan RSUD Sindangbarang tahap 2, kita bisa menilai bahwa memang Dinkes tak mampu memberikan pelayanan kesehatan. Namun harus diingat, banyak sekali indikasi lainnya yang mengarah ketidakmampuan Dinkes,“ ujarnya kepada beritacianjur.com, Senin (4/11/2019).
Anton memaparkan, DPRD Cianjur pernah memanggil pihak Dinkes Cianjur beserta tiga tiga direktur utama rumah sakit di wilayahnya, yakni RSUD Sayang Cianjur, RSUD Cimacan dan RSUD Pagelaran. Para wakil rakyat tersebut, kata Anton, mendesak untuk segera melakukan pembenahan.
“Selain menilai pelayanan kesehatan di Cianjur buruk, DPRD juga mendesak pembenahan, salah satunya terkait pengadaan dokter umum, dokter spesialis dan rumah singgah di RSUD untuk warga yang menunggu pasien dari Cianjur selatan, serta pembenahan fasilitas lainnya. Ya, jelas, indikasi bahwa Dinkes memang tidak becus,“ ungkapnya.
Tak hanya itu, Anton menyebutkan, wakil rakyat tak hanya menyoroti pelayanan masyarakat, namun juga persoalan insentif dan sejumlah hak dokter yang seharusnya diperhatikan.
“Kita jangan lupa, Kadinkes Cianjur pernah tersangkut penyelesaian masalah dana kapitasi 2014-2015. Hingga saat ini, persoalan tersebut belum terungkap dan saatnya sekarang harus diungkap,“ tegasnya.
Ia menambahkan, persoalan minimnya dokter umum dan dokter spesialis di RSUD Pagelaran, berkaitan dengan tak dilanjutkannya pembangunan RSUD Sindangbarang.
“Dalam surat Plt Bupati Cianjur untuk Gubernur perihal usulan pengalihan pengelolaan pembangunan RSUD Sindangbarang, Plt Bupati menyebutkan adanya keterbatasan ketersediaan tenaga medis dan paramedis. Itu artinya, Cianjur memang tak sanggup,“ ungkapnya.
“Jika persoalan hak-hak dokter dipenuhi, saya pikir persoalan tersebut tak akan terjadi. Masa daerah lain bisa dan Cianjur tidak bisa? Jadi sudah jelas, Dinkes termasuk Plt Bupati tak sanggup memberikan pelayanan kesehatan masyarakat,“ ungkapnya.
Sementara itu, pentolan Cianjur People Movement (Cepot), Ahmad Anwar menegaskan, dengan adanya segudang permasalahan, Dinkes Cianjur harus segera dievaluasi. “Masalahnya sudah banyak, jadi harus segera dievaluasi. Untuk aparat penegak hukum, kami mohon untuk segera turun tangan juga, karena indikasi permasalahan dan pelanggarannya sudah banyak,“ pungkasnya.(gie)
