BERITACIANJUR.COM – Massa dari sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) melakukan aksi unjuk rasa di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Peteuycondong 1, Kecamatan Cibeber, Cianjur, Kamis (13/8/2026).
Masa menuntut agar hak relawan dipenuhi serta mendesak agar dugaan pemotongan insentif dan pengelolaan SPPG dievaluasi.
Aksi tersebut diikuti Ormas Pemuda Pancasila, BPPKB, FKPPI, dan BPPKB Banten. Aksi berlangsung di SPPG Peuteuycondong yang berada di Jalan Pesantren Gelar, Kampung Kebon Pedes, RT 001/RW 004, Desa Peuteuycondong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur.
Koordinator aksi sekaligus Ketua Pemuda Pancasila PAC Cibeber, Ucu Sukandar, mengatakan aksi dilakukan untuk memperjuangkan hak mantan relawan yang dinilai mendapatkan perlakuan tidak semestinya dari pihak mitra dan yayasan.
“Aksi kali ini kita memperjuangkan hak-hak dari mantan relawan dan hak-hak relawan yang memang dapur ini selalu melakukan kesewenang-wenangan, terutama dari pihak mitra dan yayasan,” kata Ucu.
Pihaknya juga menyoroti adanya dugaan pemotongan insentif relawan. Ucu mengatakan, laporan tersebut akan didorong untuk ditindaklanjuti pihak terkait.
“Kami menuntut untuk menindak tegas karena ada indikasi ataupun dugaan pemotongan insentif pada bulan puasa. Saya mendorong, nanti kemungkinan kami akan bersurat kepada PPG, Korwil, ataupun BGN supaya ditindaklanjuti laporan dari mantan-mantan relawan SPPG Peuteuycondong,” ujarnya.
Ucu menyebutkan, pihak SPPG telah menyatakan siap menghentikan sementara operasional Dapur SPPG Peuteuycondong 1 mulai 17 Agustus 2026.
“Hari ini saya bersepakat dan Kepala SPPG sudah menyatakan siap untuk memberhentikan sementara Dapur SPPG Peuteuycondong 1, dari mulai hari Senin tanggal 17 Agustus dengan waktu yang belum ditentukan,” kata Ucu.
Ia menegaskan, pihaknya akan kembali melakukan pengawalan apabila operasional tetap berjalan setelah tanggal tersebut.
“Saya jamin kalau misalnya ini masih beroperasional dari mulai hari Senin, saya akan berkoordinasi lagi kepada rekan-rekan anggota Pemuda Pancasila dan OKP Ormas yang ada di Kecamatan Cibadak untuk terus mengawal supaya tidak beroperasional sementara. Kita terus akan mengadakan aksi lanjutan sampai tujuan kita dikabulkan. Hari ini kurang lebih ada 170 sampai 200 orang (yang ikut aksi),” ujarnya.
Salah seorang mantan relawan, Andina (23), mengaku menerima insentif sebesar Rp110 ribu selama Ramadan. Menurutnya, nominal yang diterima relawan tidak disetarakan berdasarkan divisi.
“Pas bulan Ramadan kita menerima gaji tidak selayaknya. Yang harusnya gaji di semua relawan disetarakan, semisalnya tiap divisi ada yang digajinya Rp110 ribu, ada yang Rp200 ribu, serta ada yang Rp300 ribu,” kata Andina.
Ia mengatakan, dirinya hanya menerima Rp110 ribu meski bekerja selama satu hari. Sementara, menurutnya, relawan di dapur SPPG lain mendapatkan pembayaran penuh.
“Saya menerima Rp110 ribu dari satu bulan. Kerja hanya satu hari. Di dapur lain, mau divisi apa pun, mau kerja satu hari atau dua hari, gaji dibayar penuh dari Rp2.400.000. Tapi dapur kita tidak setara dengan dapur lain, kita lebih parah,” ungkapnya.
Selain persoalan insentif, Andina mengaku dikeluarkan dari grup secara sepihak tanpa adanya pembicaraan sebelumnya dengan pihak mitra maupun yayasan.
“Saya dikeluarkan secara sepihak. Tidak ada pembicaraan mau keluar, ataupun dari pihak mitra atau yayasan dikeluarkan, itu tidak ada. Dikeluarkannya langsung dari grup,” katanya.
Andina berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan. Ia juga menyoroti komunikasi antara pihak pengelola dengan para relawan.
“Komunikasi mereka buruk. Harapannya ke depan ditutup aja (SPPG-nya), biar semua puas dan keluhan masyarakat terwakili. Semua masyarakat juga sepertinya sudah jengkel,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala SPPG Peuteuycondong 1, Yoga Erianto mengatakan, pihaknya akan menghentikan sementara operasional SPPG dan menyampaikan hal tersebut kepada koordinator wilayah untuk ditindaklanjuti.
“Untuk dari segi SPPG, kami akan memberhentikan sementara. Saya akan bersurat ke korwil, selanjutnya ditindaklanjuti lebih lanjut,” kata Yoga.
Ia menyebutkan, tuntutan yang disampaikan massa di antaranya berkaitan dengan perlakuan terhadap relawan serta evaluasi terhadap dugaan kasus korupsi di SPPG tersebut.
“Tuntutan dari teman-teman Ormas Pemuda Pancasila yang pertama adalah menuntut dari pihak mitra untuk tidak sewenang-wenang terhadap relawan, dan yang kedua evaluasi untuk dugaan kasus korupsi di SPPG tersebut,” ujarnya.
Yoga menegaskan, pihaknya akan melakukan evaluasi dengan mengacu pada petunjuk teknis yang di berikan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Saya memang selaku dari negara dan saya mengacu kepada juknis yang diberikan oleh BGN. Selanjutnya akan kami evaluasi lebih lanjut,” pungkasnya.(zal)
