BERITACIANJUR.COM – BUPATI Cianjur, Herman Suherman angkat bicara terkait persoalan ratusan bidan pegawai tidak tetap (PTT) di Cianjur yang belum menerima gajinya.
Herman mengatakan, para bidan PTT tersebut bukan belum digaji, namun mereka harus bekerja terlebih dahulu.
“Bukan belum digaji mungkin, belum ini, apa namanya, kan sekarang gini bidan-bidan itu harus ada target, bidan itu harus tahu jumlah yang hamil di desa tersebut, setelah itu selesai baru bisa dibayar karena harus bekerja dulu,” ujarnya kepada beritacianjur.com saat ditemui di Gedung DPRD Cianjur, Selasa (16/8/2022).
Menanggapi hal tersebut, Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik, Cianjur Riset Center (CRC), Anton Ramadhan menilai, penjelasan bupati rancu dan tidak menjawab terhadap persoalan yang terjadi yakni ratusan bidan PTT belum digaji lebih dari bulan.
“Kalau baru bekerja sehari, baru bisa bilang kerja dulu baru dibayar. Ini kan sudah berbulan-bulan bekerja tapi gajinya terlambat. Ada pengakuan belum digaji dari April, ada juga yang dari Mei. Sementara pengakuan dari Dinkes dan IBI baru dibayarkan gajinya sampai Juni, ini sekarang kan Agustus. Anggaran gaji sudah dianggarkan, kenapa harus ada acara terlambat?” jelas Anton.
“Persoalan bukan itu saja. Data dari RKA Dinkes jumlah bidan PTT sebanyak 478, sedangkan dari IBI 526, berarti ada selisih 48 orang. Kalau Dinkes bilang semuanya sudah dibayar sampai Juni, lalu yang 48 orang itu dibayar pakai anggaran apa? Ini masalah serius,” sambung Anton.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Cianjur, Ahmad Danial mengatakan, anggaran 478 bidan PTT dibayarkan melalui bendahara Dinas Kesehatan (Dinkes) Cianjur.
“Mekanismenya seperti itu. Tadi saya tanya langsung Kadinkes, katanya kemarin baru mengajukan untuk gaji bulan Juni. Saya belum cek ke bagian perbendaharaan,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, selain muncul persoalan ratusan bidan pegawai tidak tetap (PTT) di Cianjur yang belum digaji, kini muncul dugaan 48 bidan PTT dari jumlah keseluruhan bidan PTT di Cianjur sebanyak 526 orang, gajinya tak teranggarkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan (Dinkes) Cianjur tahun anggaran 2022. Kok bisa?
Data dan dugaan tersebut muncul setelah wartawan mewawancarai Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Cianjur, Liste Zulhijwati Wulan; Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik, Cianjur Riset Center (CRC), Anton Ramadhan; dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Cianjur, Ahmad Danial.
Selasa (16/8/2022) pagi, wartawan mendatangi Kantor BKAD Cianjur. Sang kepala, Daniel dibantu stafnya menyebutkan, gaji bidan PTT di Cianjur sudah dianggarkan. Ketika wartawan menunjukkan lembaran RKA Dinkes, diketahui bahwa sebanyak 478 bidan PTT dengan rincian 218 orang di wilayah selatan dan 260 orang di wilayah utara, gajinya selama 6 bulan (Januari -Juni 2022, red) sudah dianggarkan.
Menanggapi hal tersebut, Direktur CRC, Anton Ramadhan menilai adanya kejanggalan. Kejanggalan pertama, sambung Anton, jika sudah dianggarkan hingga Juni, sangat janggal jika terjadi keterlambatan gaji bidan PTT.
“Kalau memang sudah dianggarkan, kenapa ada bidan yang mengaku belum digaji dari April dan ada juga yang mengaku baru digaji sampai Mei 2022? Dipakai apa dulu anggarannya? Dugaan penyimpangannya sangat kuat, harus diusut tuntas,” ujarnya kepada beritacianjur.com.
Kejanggalan kedua, lanjut Anton, jumlah bidan PTT yang tertera dalam RKA Dinkes Cianjur berbeda dengan data yang dimiliki IBI. Dalam RKA, jumlah bidan PTT sebanyak 478. Sedangkan data dari IBI sebanyak 526 bidan PTT.
“Ini juga kan sangat janggal, terdapat selisih 48 orang. Artinya, terdapat 48 bidan PTT yang gajinya belum teranggarkan sama sekali,” ungkapnya.(ziz/gie)
Kelewatan, gak becus