BERITACIANJUR.COM – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Cianjur, Made Setiawan, menyoroti soal Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) yang harus dimiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bukti pemenuhan standar mutu serta persyaratan keamanan pangan.
Menurut Made, dari 337 SPPG atau dapur makan bergizi gratis (MBG) di Cianjur, hanya 278 SPPG yang memiliki SLHS sehingga 59 lainnya belum mengantongi SLHS hingga 5 Juni 2026.
“Jika dipresentasikan, SPPG yang sudah memiliki SLHS itu baru 82 persen,” ujarnya, Jumat (5/6/2026).
Dari 59 dapur MBG yang belum mengantongi SLHS, lanjut Made, baru ada sekitar 32 SPPG yang sudah mengajukan SLHS, sedangkan 27 dapur lainnya sama sekali belum mengurus atau mengajukan SLHS.
Ia berharap agar semua SPPG yang belum mengantongi SLHS untuk segera memproses atau mengajukannya.
“Iya harus segera memproses SLHS karena ini kan untuk memastikan kegiatannya sudah sesuai standar kehigienisan dan sesuai sanitasinya,” tutupnya.
Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Cianjur mengungkap fakta mengejutkan terkait jumlah dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Cianjur, yang belum memiliki persetujuan lingkungan untuk operasionalnya.
Persetujuan lingkungan tersebut mencakup dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah.
Kepala DLH Cianjur, Komarudin, menyebutkan dari 337 dapur MBG yang sudah beroperasi di Cianjur, baru 6 dapur yang sudah memiliki SPPL dan IPAL.
“Sisanya ada 171 SPPG yang punya IPAL tapi belum punya SPPL. Lalu ada juga 160 dapur yang belum memiliki dokumen keduanya. Dapur yang lengkap hanya berjumlah enam SPPG,” ujarnya, Jumat (5/6/2026).
Sebelum beroperasi, sambung dia, seharusnya dapur-dapur MBG melengkapi perizinannya terlebih dahulu dan bukan beroperasi dulu baru mengurus izin.(gil)
