BERITACIANJUR.COM – Harapan masyarakat Cianjur untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mudah dan terlindungi dari kedaruratan kesehatan terancam sirna.
Kondisi tersebut disebabkan adanya ratusan ribu warga Cianjur penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang bersumber dari anggaran pusat dicoret. Alhasil, status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas BPJS Kesehatan Cianjur terancam hilang.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Cianjur, I Made Setiawan, membenarkan hal itu. Menurutnya, pemberitahuan terkait pencoretan 120 ribu peserta BPJS Kesehatan PBI diperoleh pihaknya pada awal Ferbruari 2026.
“Tahun ini ada 120 ribu penerima lagi yang dicoret. Jadi total semua yang dicoret dari BPJS Kesehatan PBI yang dibiayai pusat sebanyak 240 ribu penerima,“ ungkapnya, Rabu (11/2/2026).
Ia menyebutkan, dengan persentase peserta BPJS kesehatan di angka 98 persen dan keaktifan peserta di angka 81 persen, Kabupaten Cianjur awalnya sudah berhasil mencapai target penerima UHC Prioritas
Untuk memenuhi target minilai UHC Prioritas, sambung dia, tahun lalu pihaknya sudah menggelontorkan anggaran sebesar Rp390 miliar.
“Namun karena ada sekitar 120 ribu peserta BPJS Keseharan PBI yang dicoret pemerintah pusat, di akhir tahun kami tambah anggarannya sebesar Rp7 miliar. Jadi dengan sekarang, total yang dicoret jadi sekitar 240 ribu penerima,“ jelasnya.
Dikarenakan jumlah kepesertaan dan keaktifan peserta berkurang, lanjut dia, maka status UHC Prioritas Cianjur akan hilang dengan adanya pencoretan tersebut.
“Dengan adanya pencoretan 120 ribu peserta, maka jumlah kepesertaan di bawah 98 persen dan keaktifan hanya 78 persen yang minimalnya 80 persen agar bisa meraih UHC Prioritas,” terangnya.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Made menegaskan bakal segera berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait penghapusan data penerima tersebut.
“Kami akan segera berkoordinasi dan mengupayakan agar tidak dicoret. Jika pertimbangan pencoretan karena status ekonomi peserta, kami minta alihkan ke yang memang belum terdaftar dan masuk kategori, supaya penurunan tidak signifikan serta status UHC Prioritas bisa tetap untuk Cianjur,” tegasnya.
Ia berharap upaya tersebut bisa berhasil karena jika jumlah yang dicoret tetap sama dan diberlakukan, maka untuk mengejar target UHC, Pemkab Cianjur harus menyiapkan anggaran puluhan miliar rupiah.
“Anggaran untuk BPJS PBI dari Pemkab akan membengkak jika akhirnya tetap dicoret. Kemungkinan butuh tambahan puluhan miliar,” tutupnya.(gil)
