BERITACIANJUR.COM – KEPALA Dinas Kesehatan (Dinkes) Cianjur, Irvan Nur Fauzy mendadak menjadi sorotan publik. Tak hanya soal ratusan bidan pegawai tidak tetap (PTT) yang belum digaji, namun juga adanya dugaan instruksi kepada sejumlah kantor puskesmas untuk tidak memajang foto Wakil Bupati Cianjur, Tb. Mulyana Syahrudin.
Untuk mencoba menggali kedua permasalahan tersebut, wartawan mencoba menghubungi Irvan. Namun sayang, hingga berita ini diturunkan Irvan masih saja bungkam. Tak hanya dia, Sekretaris Dinkes Cianjur, Yusman Faisal pun enggan merespon sejumlah pertanyaan wartawan.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik, Cianjur Riset Center (CRC), Anton Ramadhan menilai, seharusnya Kadinkes Cianjur bisa segera menjelaskan kedua permasalahan tersebut.
“Jangan diam saja, jelaskan sejelas-jelasnya. Dua masalah tersebut bukan masalah sepele, tapi masalah penting yang harus segera diatasi,” ujarnya kepada beritacianjur.com, Kamis (18/8/2022).
Terkait masalah ratusan bidan PTT yang belum digaji, Anton mengaku menemukan empat kejanggalan, antara lain, Dinkes mengklaim sudah memberikan gaji hingga Juni namun ada pengakuan bidan yang belum menerima haknya dari April; terdapat perbedaan data jumlah bidan PTT antara data Dinkes dan IBI; Sebanyak 48 bidan PTT dari jumlah keseluruhan bidan PTT di Cianjur sebanyak 526 orang, gajinya tak teranggarkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan (Dinkes) Cianjur tahun anggaran 2022.
“Nah kejanggalan keempat, adanya dugaan atau pengakuan bidan yang pernah menerima uang satu bulan gaji namun ada keterangan kalau uang itu merupakan bantuan sosial (bansos). Informasi ini CRC dapatkan dari seorang bidan. Ini sangat janggal dan harus segera diusut tuntas,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait dugaan adanya instruksi kepada sejumlah kepala puskesmas untuk menurunkan atau tidak memajang foto Wabup Cianjur di kantornya masing-masing, ia mengaku sudah tidak heran lagi, karena sebelumnya ia pernah mendapatkan informasi bahwa fenomena tersebut tidak hanya terjadi di puskesmas saja.
“Soal foto wabup, itu bukan cuma di puskesmas saja, tapi banyak kabar jika di sekolah dan sejumlah kantor instansi pemerintahan lain pun hanya memasang foto bupati saja. Ini kan aneh. Saat kampanye bareng kok sekarang fotonya cuma bupatinya saja. Foto presiden saja ada wakilnya. Jadi menurut saya, bukan cuma kadisnya, tapi bupati juga harus bisa menjelaskan permasalahan ini. Alasannya apa? Hubungan bupati dan wakilnya sudah retak?” pungkasnya.(gie)
1 komentar