Beritacianjur.com – DARI mantan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar hingga Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman, segudang permasalahan, penyelewengan, pelanggaran hukum hingga dugaan kasus korupsi masih menyelimuti Cianjur.
Itulah yang diungkapkan Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik, Cianjur Riset Center (CRC), Anton Ramadhan. Menurutnya, peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) terhadap mantan Bupati Cianjur tak menjadi pembelajaran bagi pejabat Pemkab Cianjur.
Seperti diketahui, di saat Irvan tetap divonis 5 tahun penjara sebagaimana putusan Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bandung, Plt Bupati Cianjur dikaitkan dengan 4 kasus dugaan korupsi.
Keempat kasus tersebut antara lain, dugaan korupsi di PDAM Tirtamukti, dugaan gratifikasi fasilitas haji, dugaan korupsi pengadaan lahan Kantor Kecamatan Cugenang, serta kasus terbaru, yakni KPK memanggil LSM Cianjur suruhan Plt Bupati Cianjur pada kasus suap di Indramayu, yang diduga kasus yang sama terjadi juga di Cianjur.
“Kita ingat-ingat saja dari sejak Irvan masih menjabat. Hingga saat ini dipimpin oleh Plt Bupati Cianjur, banyak permasalahan dan kasus dugaan korupsi yang diduga kuat melibatkan orang nomor satu di Cianjur. Ada yang sudah dilaporkan masyarakat ke aparat, banyak juga yang hingga saat ini belum terungkap,” ujarnya kepada beritacianjur.com, Rabu (11/12/2019).
Selain kasus Irvan yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan fisik SMP di Cianjur, serta 4 kasus yang diduga kuat melibatkan Herman, sambung Anton, masih banyak kasus atau permasalahan lainnya yang belum terungkap.
Ia membeberkan, permasalahan yang belum terungkap tersebut antara lain, pemindahan pusat pemerintahan Cianjur ke Kecamatan Campaka (Megaproyek Campaka, red), kasus pengadaan kelapa kuning, proyek fiktif, masalah pencetakan sawah baru atau pengganti akibat didirikan pabrik di lahan pesawahan, dugaan korupsi dana Tambahan Penghasilan (Tamsil) guru PNSD dan masih banyak lagi.
Anton menilai, penyebab banyaknya permasalahan dan banyaknya dugaan korupsi di Cianjur, diakibatkan karena tidak adanya kompetensi teknis dan moral, serta pemimpin menjadi patron atau teladan kejahatan.
“Permasalahan, pelanggaran aturan dan dugaan korupsi di Cianjur relatif banyak. Ada yang sudah terbukti salah, ada yang sedang diperiksa aparat dan ada juga yang masih belum terungkap. Salah satu penyebab dari sekian banyak penyebab terjadinya korupsi adalah kurang adanya sikap keteladanan pemimpin,” ungkapnya.
Anton berharap, korupsi tidak menjadi warisan budaya di Cianjur ini. Alhasil, dibutuhkan seorang kepala daerah yang memiliki tangung jawab, berkarakter, visioner, memiliki aktivitas kerja yang tidak termotivasi oleh kehormatan, kemuliaan setau otoritas pribadi, akan tetapi oleh kesediannya melayani masyarakat. “Semoga, semua permasalahan dan dugaan korupsi di Cianjur segera terungkap,” pungkasnya.
Sementara itu, pentolan Cianjur People Movement (Cepot), Ahmad Anwar menegaskan, pemimpin atau kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi, merupakan produk dari masyarakatnya sendiri.
“Kepala daerah kan dipilih oleh masyarakat, jadi artinya pemimpin tersebut merupakan pilihan masyarakat. Jadi, untuk Pilkada Cianjur 2020, masyarakat harus berhati-hati memilih calon bupati,” tegas pria yang karib disapa Ebes.
Dengan banyaknya permasalahan, pelanggaran dan dugaan kasus korupsi di Cianjur, ia berharap agar semuanya bisa segera diusut tuntas dan ditindak tegas.
“Kami juga berharap agar aparat penegak hukum bisa segera mengungkapnya. Terkait Plt Bupati juga kan sudah ada 4 kasus yang dilaporkan, jadi masyarakat juga pasti menunggu bagaimana kejelasan dan kebenarannya,” pungkasnya.(gie)