BERITACIANJUR.COM – Sebelum jauh mengajukan audiensi ke Dinas Pariwasata dan Kabudayaan (Disparbud) Jawa Barat, ternyara Aliansi Masyarakat Peduli Cimacan (AMPC) sudah terlebih dahulu mengadukan permasalahan retribusi kawasan objek wisata Cibodas ke Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) Cianjur.
Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Cimacan (AMPC) Dadeng Bastian membenarkan hal tersebut. Menurutnya, selama kurang lebih 4 tahun, pihaknya sudah meminta solusi ke Disbudpar Cianjur, namun tak ada respon.
“Iya, selama ini kami sudah meminta solusi dan tindakan untuk mengatasi masalah retribusi Cibodas yang sudah berlangsung bertahun-tahun, namun selama ini tidak pernah mendapatkan respon dari Disbudpar Cianjur,“ ujarnya, Kamis (8/5/2025).
Atas dasar kekecewaan tersebut, AMPC akhirnya mengajukan audiensi ke Disparbud Jabar. Namun mereka kembali mengalami kekecewaan, pasalnya, setelah sudah dijadwalkan audiensi pada Kamis (8/5/2025), Disparbud Jabar malah menundanya.
“Makanya, kami merencanakan untuk mengadukan masalah ini ke Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi,“ ungkapnya.
Sekadar informasi, sebelum AMPC, Pusat Kajian Kabijakan Publik, Cianjur Riset Center (CRC) sudah terlebih dahulu mengungkap dugaan korupsi pemungutan retribusi di objek wisata kawasan Cibodas, antara lain retribusi wisata, kebersihan dan parkir.
Terkait permasalahan tersebut, Kepala Disbudpar Cianjur dan sejumlah pejabat terkait diperiksa Polda Jawa Barat. Namun hingga saat ini, kasus tersebut belum jelas perkembangannya.
Diberitakan sebelumnya, Aliansi Masyarakat Peduli Cimacan (AMPC) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Cibodas geram dengan permasalahan pungutan retribusi di kawasan objek wisata Cibodas yang tak kunjung selesai.
Setelah gagal beraudiensi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Jawa Barat, kini AMPC bakal segera mengadukan permasalahan tersebut ke Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi.
Ketua AMPC, Dadeng Bastian mengatakan, surat audiensi ke Disparbud Jabar sudah diajukan dan rencananya audiensi bakal digelar Kamis (8/5/2025), namun ternyata ditunda oleh pihak Dusbudpar Jabar.
“Dengan berbagai alasan, agenda audiensi ditunda. Makanya kami merencanakan untuk merapat ke rumah Kang Dedi Mulyadi (KDM) untuk mengadu dan agar beliau mendengar langsung tentang permasalahan ini,“ ujarnya.(gil)
